"Kalau Harus Bayar Rp 1 Juta, Banyak TKI Pilih Jadi TKI Ilegal"

NUNUKAN, KOMPAS.com - DPRD Nunukan Kalimantan Utara meminta tim Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan melakukan lobi ke pemerintah terkait kebutuhan anggaran bagi TKI ilegal di Malaysia untuk mengurus dokumen resmi di Nunukan.

Anggota DPRD Nunukan Ruman Tumbo mengatakan, tingginya biaya pembuatan dokumen di program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan bakal membuat program nasional tersebut akan gagal.

"Kalau harus bayar sampai Rp 1 juta, banyak TKI yang akan milih jadi TKI ilegal," ujarnya, Kamis (31/3/2016).

Hari ini, DPRD Nunukan melakukan sidak ke kantor BP3TKI Nunukan terkait pelaksanaan Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan.

Kepala BP3TKI Nunukan Edy Sujareo mengaku, baru menerbitkan 17 paspor sejak layanan tersebut diresmikan oleh Menko PMK Puan Maharani pada 16 Februari lalu. Padahal, dalam paparannya kepada Puan, BP3TKI menuturkan pembuatan paspor hanya memakan waktu 5 hari.

"Kami kesulitan dengan status kependudukan dari TKI. Ada TKI yang kita tanya saja tidak yakin dengan namanya," kata Edy.

Selama lebih dari sebulan pelaksanaan layanan ini, BP3TKI Nunukan telah melayani 529 TKI yang dideportasi pemerintah Malaysia. Sebanyak 261 TKI yang dideportasi tersebut masuk ke Malaysia secara ilegal.

"Sebanyak 60 persen TKI yang dideportasi ke Nunukan masuk ke Malaysia secara ilegal," ujar Edy kepada anggota DPRD Nunukan.

Hingga Maret 2016, Pemerintah Malaysia telah mendeportasi 900 TKI ilegal melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.