Dubes Inggris: Hanya Indonesia yang Tawarkan Kayu Legal

Indonesia mempunyai sistem verifikasi legalitas kayu sampai ke pemilik kayu.

"Tidak ada negara yang menawarkan kayu lengkap kecuali Indonesia, dan ini perlu dipertahankan," kata Moazzam Malik, di sela meninjau industri kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (23/2/2016).

Menurut dia, verifikasi kayu di Indonesia yang menggunakan sistem SVLK akan sangat menarik buat negara Eropa. [Baca juga: Becek-Becekan, Dubes Inggris Cek Legalitas Kayu Mebel di Jepara]

Indonesia mampu memperluas sistem verifikasi industri kayu sampai pada pihak penjual pertama.

"Klau SVLK dilengkapi, ini bisa menjadi sumber persaingan industri kayu," tambah dia.

Muazzam mengatakan, permintaan Eropa dan Inggris terhadap kayu sangat besar. Negara di Eropa, lanjut dia, rata-rata merupakan negara kaya, besar, mampu, dan siap membeli mebel dan furnitur yang berkualitas.

"Jadi mereka tidak mau membeli kayu ilegal, kayu yang merusak hutanan Indonesia. Jadi, kayu legal di Eropa sangat penting sekali," tambah dia.

Muazzam mengatakan, hanya Indonesia negara pertama yang mampu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan di Eropa. Oleh karena itu, ketika produk furnitur resmi ke Eropa akan masuk tanpa hambatan.

"Inggris yang masih bagian dari Uni Eropa membeli produk kayu dari yang legal. Sampai sekarang, tidak ada negara yang menawarkan sertifikat yang lengkap, bertanggung jawab kecuali Indonesia di Eropa," tambahnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup, Rufi'i menambahkan, industri furnitur di Indonesia hampir 100 persen produknya bahan baku lokal. Sektor ini akan memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Apalagi, kata dia, antara Indonesia dan Uni Eropa serta Inggris telah menjalin kesepakatan kemitraan sukarela bilateral dengan perjanjian Forest Law Enforcement Governance dan Trade Voluntary Partnership.

"Indonesia dan Uni Eropa segera akan melangsungkan perdagangan penuh. Ekspor furnitur meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi," timpal Rupi'i.