"Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Pulihkan Situasi di Aceh Singkil"

Pernyataan kedua penanggung jawab ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Papua tersebut juga didukung sejumlah tokoh agama di Papua dalam pertemuan antara Muspida Plus Provinsi Papua dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Papua. Acara berlangsung di Ruang Rupatama Mapolda Papua, Kamis (15/10/2015).

Irjen Paulus Waterpauw selaku penggagas mengatakan, pertemuan tersebut mengantisipasi adanya pengaruh peristiwa yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Sebab, kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Tolikara, beberapa waktu lalu. Ia mengaku sudah mendapat laporan dari jajarannya bahwa situasi di Papua masih kondusif, tetapi Waterpauw berharap agar tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berperan agar menjaga situasi kamtibmas tetap terjaga dan umat beragama di Papua tidak terprovokasi.

“Kita berharap agar peran dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan agama senantiasa memberikan pencerahan kepada warga sehingga tidak mudah terprovokasi dan terpancing dengan berbagai isu-isu yang berkaitan suku, agama, dan kepercayaan,” kata Waterpauw.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Himsa Siburian mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Menko Polhukam pasca-kejadian di Aceh Singkil.

Ia pun sudah memerintahkan jajarannya se-Papua untuk memantau situasi keamanan dan sejauh ini masih kondusif.

Ambil langkah cepat
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pendeta Lipius Biniluk menegaskan, umat beragama khususnya umat Kristiani di Papua tidak akan terpancing dengan kejadian di Aceh Singkil.

Namun, ia mendesak agar pemerintah pusat harus segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan situasi di Kabupaten Aceh Singkil dan menjamin rasa aman bagi ribuan warga yang terpaksa mengungsi pasca-kejadian itu.

“Pemerintah pusat harus segera turun tangan memulihkan situasi di Aceh Singkil, sama seperti saat kejadian di Kabupaten Tolikara. Pemerintah harus membangun kembali gereja yang sudah dibakar dan menjamin rasa aman bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi,” tegas Lipius.

Selain itu, Pendeta Lipius juga berharap agar pemerintah pusat segera meninjau kembali peraturan-peraturan daerah yang menghambat kebebasan beragama di Indonesia.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pengurus Muhammadiyah Provinsi Papua Hasan Samay berharap agar semua tokoh agama bisa menenangkan umatnya dan tidak terpancing dengan kejadian yang terjadi di Aceh Singkil.

Ia pun secara khusus meminta agar aparat keamanan mewaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak yang melakukan provokasi karena selama ini umat beragama di Papua tidak terpancing dengan kejadian di daerah lain.

Anggota DPR Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, dikonfirmasi terpisah Kompas.com, menyampaikan kecaman tindakan intoleransi dari sekelompok orang di Aceh Singkil yang melakukan pembakaran gereja.

Wilhelmus berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku perusakan dan mengungkap motif dari penyerangan tersebut.

Menurut Wilhelmus, negara tidak boleh takut terhadap kelompok-kelompok intoleran karena bisa berpotensi menghancurkan ikatan toleransi dan kebinekaan yang menjadi pemersatu negara ini.

“Negara ini tidak didirikan dan dibangun oleh satu kelompok saja, melainkan dibangun secara bersama. Di Papua, banyak masjid yang didirikan tanpa memiliki izin, tapi rakyat bersama pemerintah tak pernah mempermasalahkan. Bahkan pembangunan tersebut didukung oleh masyarakat dan mendapat bantuan pemerintah setempat,” kata Wilhelmus.