Gagas Hak Interpelasi terhadap Bupati, Wakil Bupati Didemo

Aksi itu merupakan kecaman terhadap Wakil Bupati Bangkalan, Mundir Rofii, yang menginisiasi hak angket dan hak interpelasi melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) terhadap Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad.

"Baik dan buruknya pemerintahan menjadi tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi kenapa Wabup membuat gerakan politik yang mengarah kepada tidak kondusifnya pemerintahan," terang Ali Aziz, Koordinator Gempur.

Menurut dia, gerakan Garda Bangsa dan Gema Saba DPC PKB Bangkalan, beberapa kali menyerang Bupati Momon, merupakan tindakan yang sangat memalukan dan tidak memiliki etika politik. Sebab, dalam Pilkada 2012 lalu, pasangan MAKMUR (Makmun-Mundir), PKB menjadi salah satu pengusung utamanya.

"Kami mengecam dan mengutuk tindakan dari Mundir sebagai Wabup. Manuver politik yang dilakukan, sangat kontraproduktif dan merupakan bentuk pendholiman terhadap bupati Bangkalan," ungkapnya.

Tindakan Wabup itu didugamemiliki agenda terselubung untuk memenuhi ambisinya merebut jabatan yang diduduki anak kandung Fuad Amin, pada sisa waktu 2,5 tahun ini. Padahal, kinerja Wabup sendiri sangat mengecewakan. Pihaknya menuntut sebaiknya Wabup Mundir mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kepada DPRD Bangkalan agar tetap mempertahankan pasangan MAKMUR dan mengabaikan inisiasi hak angket dan interpelasi yang digagas PKB. Prestasi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, sangat baik," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, setuju dengan apa yang disampaikan Gempur. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, harus tuntas masa jabatannya.

"Tidak mungkin DPRD Bangkalan memberhentikan pemerintahan di tengah jalan. Namun, pemerintah Kabupaten Bangkalan, harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," kata politisi PDIP Bangkalan ini.