Sepuluh Calon Pemimpin KPK dari Jawa Timur Diragukan

MALANG, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur menilai bahwa sepuluh calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administrasi dari Jawa Timur tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kontribusi mereka terhadap pemberantasan korupsi pun diragukan.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Zainuddin Elyzein, saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Antikorupsi Jawa Timur di Kota Batu, Minggu (5/7/2015).

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK sudah mengumumkan 194 orang dari 611 pendaftar lolos seleksi administrasi, yang berhak mengikuti tahapan berikutnya. Sepuluh dari 194 nama calon yang lolos seleksi tahap pertama berasal dari Jawa Timur.  

Dalam pemetaan awal kata Zainuddin, tidak seorang pun dari sepuluh calon itu yang pernah berkontribusi atau terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Hal itu setelah dilakukan kajian dan penelitian terhadap masing-masing calon dari Jawa Timur.

KMS menganggap sepuluh calon tersebut bisa lolos hanya karena memenuhi semua persyaratan administrasi, bukan berdasarkan rekam jejak yang bagus. Selain itu, kualitas, integritas, keberanian untuk memberantas korupsi secara independen, serta bukan berdasar ketiadaan beban di masa lalu juga diragukan.

"Di luar Jawa Timur, banyak juga calon pimpinan KPK yang seperti itu. Kita menyoroti calon yang latar belakangnya pernah aktif di partai politik dan belum lama keluar dari partainya. Yang lebih parah, beberapa calon masih terafiliasi dengan partai politik," ujarnya.

Lebih lanjut Zainuddin menegaskan bahwa mereka mengikuti seleksi calon pimpinan KPK bukan murni didorong oleh kemauan tulus pribadi, melainkan karena perintah partai atau perintah atasan.

"Seleksi tahap pertama terlanjur selesai. Untuk tahap berikutnya, panitia seleksi harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang akan merusak agenda pemberantasan korupsi," tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur Operasional LBH Surabaya Hosnan, lolosnya banyak calon pimpinan KPK yang berpotensi jadi "penumpang gelap" tak lepas dari kurang transparannya kerja panitia seleksi.

"Panitia tidak menyampaikan informasi profil para pendaftar, terutama yang berasal dari lembaga negara, ke publik, saat masih di tahap pendaftaran," kata Hosnan.  

Panitia seleksi tambahnya, tidak mengatur mekanisme dan panduan cara bagi masyarakat memberi masukan. Selain itu, panitia seleksi pun belum memberi jaminan perlindungan bagi masyarakat yang memberi masukan atau catatan kritis terhadap calon-calon yang tidak layak diloloskan.

"KMS mengkhawatirkan calon-calon yang tidak lolos nantinya melakukan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memberi masukan ke panitia seleksi. Kekhawatiran kami lebih mengarah ke calon yang berasal dari lembaga penegak hukum," kata dia.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan seleksi tahap awal. Hasilnya, 194 nama dari total 611 pendaftar dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya. (Baca: Inilah 194 Orang yang Lolos Seleksi Awal Calon Pimpinan KPK)

Daftar 194 orang yang dinyatakan lolos seleksi tahap awal calon pimpinan KPK dapat dilihat di sini.