Melawan Agenda Politis dalam Musrenbang...

Usulan program dari masyarakat itu kemudian diperingkatkan berdasarkan skala prioritas. Musrenbang pun dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat nasional.

Namun sayangnya, banyak warga pesimistis untuk mengikuti kegiatan musrenbang ini. Bagi mereka, musrenbang hanyalah kegiatan seremonial yang kehilangan substansi. Sebab, usulan yang diajukan tak kunjung terealisasi.

Lantas, siapakah pihak yang paling dituding atas terdegradasinya usulan program dalam Musrenbang?

Sudah menjadi 'rahasia umum' jika ada kalanya usulan program dalam musrenbang akan dikalahkan oleh program dari aspirasi anggota legislatif. Bahkan konon, hingga tingkat nasional pun program-program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) masih bisa “dijegal” oleh program yang diusulkan oleh anggota legislatif.

Sehingga jamak diketahui bahwa di dalam RPJMN ada tiga kategori program, yaitu ada program yang diusulkan dan diterima, ada program yang tertera dalam RPJMN tapi tidak diusulkan, dan ada program yang diusulkan tapi tidak diterima.

Bagaimana Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang ini diharapkan berlangsung secara demokratis dan akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan? Apakah usulan-usulan dalam Musrenbang telah terakomodasi?

Inilah harapan para kepala desa, sekaligus unek-unek mereka tentang Musrenbang di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dengan 19 kecamatan dan 208 desa serta 27 kelurahan merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jateng maupun Kota Semarang.

Namun sorotan pembangunan masih dirasakan belum merata. Pembangunan di Kabupaten Semarang, Ungaran bahkan dinilai masih “Ungaran Sentris” sehingga kentara sekali disparitas ketersediaan fasilitas publik, baik kualitas maupun kuantitasnya antara di Ibu Kota Kabupaten Semarang dan kecamatan lain.

Warga telah menyuarakan usuan pemerataan pembangunan dalam Musrenbang. Proses musyawarah yang diharapan berlangsung demokratis, kemudian munculnya usulan-usulan pembangunan dari masyarakat bawah dan diputuskan di Musrenbang tingkat kabupaten. Hingga akhirnya, lahirnya pemerataan pembangunan baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Kepala Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Yarmuji mengatakan, Musrenbang belum sepenuhnya bisa mengakomodasi usulan dari bawah, namun legislatif lebih dominan. Usulan yang diajukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selalu dibatasi.

“Kami melihat aspirasi legislatif lebih dominan seperti ada timbal balik politik. Contohnya, sejak dua tahun lalu kami mengusulkan pembangunan jalan desa yang menghubungkan Kejajar-Kalongan. Kemudian, Jalan Mendiro-Sipete, tapi tidak pernah nyantel,” ujar Yarmudji saat dihubungi, Jumat (28/5/2015) lalu.

Dia lalu berharap apa yang telah diusulkan dalam Musrenbangdes, bisa diakomodasi. Sehingga harapan akan pemerataan pembangunan bisa tercapai. “Sebaiknya, usulan itu menjadi ranah eksekutif, legislatif jangan begitu intervensi. Kenal DPRD dapat,” tutur dia.

Senada dengan Yarmuji, Kades Sendang, Kecamatan Bringin, Samsudin berharap, Pemkab Semarang bisa membuat pemeringkatan atau prioritas dalam pembangunan yang dilaksanakan. “Desa kami mengusulan pembangunan saluran irigasi yang menghubungkan antardesa, tapi usulan masih kalah dengan aspirasi DPRD,” kata dia.

Salah satu bukti usulan yang diajukan dalam Musrenbang Desa Sendang dan kandas saat diadu dalam Musrenbang tingkat Kabupaten adalah pembangunan total Jembatan Pondok menghubungkan antar kecamatan Bringin-Bancak. Jembatan itu bahkan bisa menjadi penghubung antar kabupaten Semarang-Boyolali dan Grobogan. Saat ini, kondisi penyangga jembatan mulai tergerus air sungai dan kondisi jembatan melengkung. “Harapan kami jembatan tersebut dibangun total,” ujar dia.