Melawan Agenda Politis dalam Musrenbang...

Menurut Kades Boto, Bancak, Saichul Hadi, arah pembangunan yang berjalan saat ini masih sporadis untuk kepentingan sesaat dan kental dengan proses politik. Terlebih lagi bila dilangsungkan pemilihan legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. “Musrenbang yang dilakukan, masih jauh dari yang diharapkan,” kata dia.

Alasan yang disampaikan Saichul, sejauh ini usulan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten, masih kalah dengan usulan dari wakil rakyat. Untuk itu, pihaknya berharap Pemkab Semarang melakukan evaluasi usulan yang belum terdanai dan dilaksanakan disertai dengan alasan jelas.

“Sebelum dilangsungkan Musrenbang tahun ke depan, SKPD melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Musrenbangdes/Musrenbangkel sebelumnya. Sehingga arah pembangunan tidak seolah-olah sporadis dan kepetingan sesaat,” ungkap Saichul lagi.

Kawal ketat
Bagaimana caranya agar musrenbang membuahkan hasil di lapangan? Menurut Sekretaris Komisi C (membidangi pembangunan) DPRD Kabupaten Semarang Joko Widodo, usulan program dalam Musrenbang harus dikawal ketat. Di setiap jenjangnya (desa/kecamata /kabupaten), ada mekanisme kocok ulang skala prioritas dari daftar yang ada.

Beragam usulan mulai diseleksi dan banyak yang tersisih.Usulan yang bertahan, akan masuk Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) untuk dicermati oleh pihak yang terkait.

Dari KUA/PPAS, dirumuskan menjadi RAPBD. Kemudian digodok lagi menjadi APBD. Dari tahap KUA/PPAS menuju RAPBD dan menjadi APBD semuanya ditentukan ulang berdasar skala prioritas. “Banyak yang 'dikotak'. Pertimbangannya bisa karena jumlah anggaran yang terbatas, dilakukan penyesuaian dengan masterplan pembangunan maupun karena sebab politis,” kata Joko

Menurut dia, dengan banyaknya pintu yang harus dilalui, wajar jika harus dilakukan pengawalan ekstra agar musrenbang bisa masuk nomenklatur APBD. Musrenbang memang menjadi input awal dalam penyusunan APBD, namun APBD bukanlah satu-satunya kertas kerja pembangunan.

Menurut Joko, diperlukan kejelian bagi para stakeholder agar usulan program bisa bersinergi dengan program lain. Kreativitas sangat dibutuhkan untuk mencari sumber-sumber alternatif dalam mengeksekusi usulan yang tertuang dalam risalah Musrenbang.

“Misalmya melalui CSR dari perusahaan. Mereka umumnya konsen pada program pemberdayaan masyarakat, baik pada bidang ekonomi, sosial maupun kesehatan,” kata dia.

Selain CSR, sinergi program usulan dalam Musrebang bisa pula disinergikan dengan program pemerintah snon APBN seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Keluarga Harapan (PKH), Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA) dan sejenisnya.

Manfaatkan pula lembaga-lembaga donor seperti lembaga amil zakat dan baitul maal yang saat ini program-programnya juga lebih variatif. Kemitraan dengan lembaga keterampilan dan pendidikan (LKP) juga bisa dilakukan. “Swadaya masyarakat juga memilki potensi besar jika dikelola dengan optimal,” ujar dia.

Joko mengungkapkan, APBD disusun atas tiga jalur utama, yaitu usulan musrenbang, usulan SKPD dan usulan anggota dewan. Semuanya ada proporsinya masing-masing. Program yang benar-benar mendesak bisa diusulkan melalui beberapa pintu sekaligus, sehingga bisa saling menguatkan. Tidak perlu khawatir terjadi dobel anggaran, karena ada mekanisme penyelarasan akhir di Bappeda.

Anggota dewan biasanya juga ditugaskan untuk menghadiri agenda musrenbang, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Melihat pola, alur dan peta yang ada, mustinya jajaran aparatur terkait dituntut kreatif mencari jalan dalam upaya mewujudkan rencana yang telah diprogramkan pada forum musrenbang

“Kalau politisasi usulan program itu bisa terjadi di mana saja. Karena usulan dari jalur musrenbang dan SKPD sebenarnya juga tidak benar-benar steril dari unsur politis,” ungkap dia.