Tangkis Laut Rp 20 Miliar Rusak, Warga Minta Tanggung Jawab Kontraktor

Kerusakan itu terus menjadi keluhan warga. Sebab, rumah warga semakin terancam jika tidak kunjung diperbaiki.

Hamdani Lubis, salah seorang warga Desa Tlonto Raje mengatakan, ketika awal pembangunan warga sudah protes kepada pihak rekanan karena bahan dasarnya hanya menggunakan tanah dibungkus pasir. Namun, pihak rekanan berkata bahwa tanah yang dibungkus karung itu selama tiga bulan ke depan akan mengeras seperti batu.

"Kenyataannya tidak sampai setahun semuanya sudah ambruk dan beton penutupnya sudah berserakan kemana-mana," kata Hamdani, Minggu (8/3/2015).

Warga meminta agar pihak rekanan bertanggungjawab untuk membangun kembali tangkis laut yang lebih kuat lagi. Tangkis laut yang pernah dibangun warga menggunakan batu cor berbentuk beton, sudah berusia 10 tahun lebih dan sampai saat ini masih tetap kokoh.

Keluhan warga akhirnya sampai ke anggota Komisi VI DPR RI, Kholilurrahman. Mantan Bupati Pamekasan ini menemui tokoh masyarakat dan warga yang rumahnya rusak akibat diterjang ombak. Kholil berkata, warga sangat menyayangkan atas hasil pekerjaan tangkis laut. Saat ini kondisi tangkis laut yang ada sudah 100 persen tidak berfungsi lagi dan sangat tidak layak.

"Seharusnya pembangunannya merujuk kepada feasibility study agar efektif. Jika tidak ada kajian terlebih dahulu maka hasilnya seperti yang dikeluhkan warga," katanya.

Dijelaskan ketua DPC PKB Pamekasan ini, tangkis laut di Desa Tlonto Rajeh dan di Desa Tamberu jauh berbeda kondisi alamnya. Jika pekerjaannya disamakan, maka hasilnya berbeda. Seharunya, volume pekerjaannya lebih besar di Tlonto Rajeh karena padat rumah penduduk dan kedalaman laut serta kerasnya hantaman ombak lebih besar.

"Saya lihat di Tamberu kurang bermanfaat karena banyak yang jauh dari rumah penduduk. Sementara di Pasean padat rumah penduduk," tandasnya.

Oleh sebab itu, persoalan kerusakan tangkis laut akan menjadi bahan kajian di Komisi VI DPR RI karena pihak rekanan yang mengerjakan proyek tangkis laut, yakni PT Nandia Karya, merupakan anak perusahaan BUMN.

"Rekanan nanti perlu dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan jika perlu ditekan dengan cara-cara hukum dan didatangkan audit pekerjaan dan keuangan," ungkapnya.

Jika dilihat dari fisik proyeknya, mantan Ketua MUI Pamekasan ini yakin tidak sampai Rp 40 miliar. Oleh sebab itu, auditor perlu untuk melakukan kajian baik dari sisi perencanaannya ataupun dari pekerjaan fisiknya.