Benahi Batam Mulai Sekarang

”Daerah yang sudah berkembang sebagai kawasan industri dan disiapkan menjadi pelabuhan internasional tahu-tahu dijadikan kawasan hutan,” ujar anggota DPR, yang juga mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir, Senin (9/2), di Batam.

Karena itu, dia mendesak pemerintah segera memperbarui keputusan itu. Sebab, terjadi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi. Ketidakpastian itu menyulitkan investor memprakirakan kelayakan penanaman modal di Batam.

Meski berstatus daerah khusus dan ada sejumlah kewenangan yang dilimpahkan, masih butuh waktu panjang untuk mengurus perizinan usaha di Batam. ”Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam sama-sama punya perizinan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Ketua Dewan Kawasan diharapkan segera menjadi mediator antara pemkot dan BP Batam untuk mengatasi persoalan itu. Langkah itu paling mudah dilakukan dibandingkan dengan membuat undang-undang baru soal pengaturan Batam.

”Sekarang di Batam berlaku undang-undang soal otonomi daerah dan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Belum pernah ada usulan undang-undang pengganti,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui ada persoalan terkait peraturan lahan di Batam. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang peraturan-peraturan itu. Tak tertutup kemungkinan ada peraturan yang dicabut apabila membuat situasi di Batam runyam.

Infrastruktur

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengharapkan pemerintah memikirkan alokasi gas untuk Kepri, khususnya Batam. Kepri siap mengekspor gas dari cadangan terbesar di Natuna ke Singapura. Pipa gas itu melewati Batam sebelum ke Singapura. ”Hanya perlu menambah pipa 4 kilometer dan izin dari pusat sehingga gas itu bisa dimanfaatkan Kepri,” ujarnya.

Gas terutama untuk menghidupkan pembangkit listrik di Batam dan akan disalurkan ke Bintan serta Tanjung Pinang. Saat ini, Batam bergantung pada alokasi khusus 40 juta metrik british thermal unit (MMBTU) gas dari lapangan Grisik, Sumatera Selatan untuk menghidupkan pembangkit-pembangkitnya. ”Tanpa listrik, perekonomian sulit bergerak, industri tidak bisa hidup,” ujarnya.

Staf Ahli Ketua BP Batam Asroni Harahap mengatakan, harus dipikirkan strategi penyediaan energi dalam jangka panjang. Jangan sampai Batam mengalami krisis energi karena pembangkit listrik tidak disiapkan dari sekarang. ”Harus dikaji pembangkit berdaya besar, efisien, dan biaya bersaing. Dananya tidak harus dari pemerintah. Banyak pihak swasta bersedia menanamkan modal,” ujarnya.

Asroni mengatakan, pemerintah hanya perlu menyiapkan regulasi yang membuat pemodal nyaman berinvestasi di Batam. Sebab, pembenahan regulasi memang muara dari upaya perbaikan Batam.

Sektor lain yang bisa menggunakan dana swasta adalah pelabuhan dan bandara. Beberapa pihak menyatakan siap menginvestasikan dana untuk membangun pelabuhan dan bandara di Batam. ”Batam memang butuh pelabuhan baru dengan kapasitas jauh lebih besar dari Batu Ampar,” ujarnya.

Kapasitas pelabuhan Batu Ampar hanya 400.000 twenty foot equivalent units (TEU) peti kemas per tahun. Pelabuhan baru di Tanjung Sauh disiapkan untuk 4 juta TEU.

”Pelabuhan ini sama sekali tidak untuk menyaingi Singapura yang sudah sanggup melayani 34 juta TEU per tahun. Batam hanya tidak ingin menjadi penonton di Selat Malaka,” ujarnya.

Sementara sebagai konsekuensi daerah industri yang menarik banyak orang, Batam perlu bandara lebih besar. BP Batam merencanakan pembangunan terminal dan landas pacu kedua untuk Bandara Hang Nadim. ”Sudah ada pihak swasta menjajaki kemungkinan investasi di sana,” ujarnya.

Batam juga perlu segera membangun jaringan kereta api untuk transportasi penduduk. Pembangunan rel kereta api harus dengan dana negara.

Hal penting lain yang harus dibangun di Batam adalah industri finansial. Kegiatan industri, ekspor-impor, dan pembangunan butuh suntikan dana besar. ”Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan membuka kemungkinan menjadikan daerah dekat Batam sebagai kawasan khusus industri finansial. Jika itu terealisasi, Batam sudah lengkap sebagai kawasan ekonomi khusus berskala global,” ujarnya. (ODY/RAZ)