41 Desa di Mimika Belum Tersentuh Layanan Kesehatan

MIMIKA, KOMPAS.com - Sebanyak 12.000 warga yang tersebar di 41 desa di Kabupaten Mimika, Papua, belum mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut disebabkan karena minimnya ketersediaan tenaga dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, 41 desa yang terletak di daerah pegunungan itu tersebar di lima distrik yakni, Tembagapura, Agimuga, Jila, Hoya, dan Alama. Diketahui bahwa Tembagapura adalah wilayah  beroperasinya PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Ibrahim Iba, saat dihubungi dari Mimika, Jumat (28/11), mengakui, kondisi yang terjadi wilayah-wilayah tersebut. "Belum ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu (Pustu) di 41 desa itu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terkena penyakit. Salah satunya adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut," ungkap Ibrahim.

Ibrahim menuturkan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pihaknya jarang memberikan layanan kesehatan bagi warga di 41 desa itu, antara lain, kondisi geografis yang sulit, kondisi cuaca yang fluktuaktif, dan mahalnya biaya transportasi udara. 

"Biaya sewa pesawat atau helikopter ke desa itu bisa mencapai sekitar Rp 70 juta per sekali jalan. Dari hasil kalkulasi kami, empat kali kunjungan ke 41 desa saja bisa menghabiskan dana sebesar Rp 6,2 miliar. Kami mengharapkan agar Pemprov Papua bisa menyalurkan dana otonomi khusus yang cukup di sektor kesehatan," tutur Ibrahim.  

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika telah bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk menyediakan sebanyak 30 tenaga medis dan sarana transportasi bagi enam desa di Distrik Tembagapura. 

Yustinus Wamang (36), salah seorang warga di Kampung Noya, menuturkan, istri dan anaknya meninggal dunia karena terlambat mendapat perawatan medis beberapa tahun lalu. "Keduanya meninggal karena menderita TBC," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aloysius Giyai mengaku kaget dengan masalah yang terjadi di 41 desa itu. “Kebijakan otonomi khusus di Papua telah berjalan 13 tahun. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang belum tersentuh pembangunan khususnya di sektor kesehatan," katanya.

Aloysius menyatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe telah menetapkan kebijakan mengalokasikan 15 persen dari dana Otsus Rp 80 miliar bagi setiap daerah  untuk sektor kesehatan. Karena itu, lanjut Aloysius, tim dari Unit Percepatan dan Pembangunan Kesehatan Papua akan meninjau setiap kampung yang belum tersentuh pelayanan kesehatan.

“Tim itu akan mengawasi  apakah dana otonomi khusus bagi sektor kesehatan telah diterapkan mencapai 15 persen dan tepat sasaran. Apabila faktanya tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014, kami akan merekomendasikan agar kepala daerah itu mendapatkan sanksi,” tukas Aloysius. (Fabio Costa)