Menyusul Dolly, 7 Kompleks Lokalisasi di Malang Akan Ditutup

"Tahun ini, tujuh titik lokalisasi akan ditutup secara permanen dan sekaligus dibubarkan sebagai hadiah ulang tahun Kabupaten Malang," tekan Abdul Malik dalam silaturahim dengan pengelola kawasan lokalisasi di ruang rapat lantai dua gedung Setda Kabupaten Malang di Kepanjen.

Tujuh kawasan lokalisasi itu adalah Suko (Kecamatan Sumberpucung), Kebobang (Kecamatan Wonosari), Slorok (Kromengan), Girun (Kecamatan Gondanglegi), Kalikudu (Kecamatan Pujon), Embong Miring (Kecamatan Ngantang), dan Sendangbiru (Kecamatan Sumbermanjing Wetan).

Menurut Abdul Malik, langkah itu sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang. Sebab, pada 2002 atau 12 tahun lalu sudah ada instruksi dari Bupati Malang dan ditindaklanjuti lagi dengan keputusan Bupati Malang pada 2004.

Setelahnya, ada lagi surat Gubernur Jawa Timur pada 28 April 2014 dengan nomor 460/7705/031/2014 perihal penanganan dan pasca-penutupan kawasan lokalisasi di Jawa Timur kepada kepala daerah. "Kami berharap pernghuni kompleks lokalisasi menaati peraturan yang sudah ada," tutur Sekda.

Karena itu, ia meminta kepada pengelola untuk tidak menerima pekerja seks komersial (PSK) seusai Lebaran karena penutupan sudah mulai berproses.

"Kalau bisa, pada awal November sudah mulai tidak operasional," ungkap sekda.

Oleh karena itu, Pemkab Malang mengharapkan kerja sama dengan pengelola untuk tidak mempekerjakan mereka lagi.

"Dengan demikian, mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih diridai Allah. Sebab pekerjaan itu juga dilarang oleh semua agama," tuturnya.

Kabupaten Malang juga tidak pernah memberikan izin terhadap kawasan lokalisasi itu.

Data sementara menunjukkan jumlah PSK yang ada di tujuh kawasan lokalisasi sekitar 400 orang, dengan mucikari sebanyak 87 orang.

Iwan, perwakilan Pokja Kebobang, mengharapkan agar penanganan penutupan kompleks lokalisasi itu menguntungkan PSK dan orang lain yang mencari rezeki di tempat itu.

"Sebelum ditutup, harap dicarikan pekerjaan dulu. Sebab, PSK memiliki anak dan keluarga. Sementara itu, mereka sudah ditinggal suami sehingga perlu pendapatan Rp 500.000 sampai Rp 700.000 per bulan untuk anak mereka," tutur S Kasiadi, juga dari Pokja Kebobang.

Sementara itu, Faturahman, pengelola di Pujon, meminta agar rencana ini dikaji dulu sebelum ditutup.

Namun, sekda mengatakan bahwa kajian itu sudah melalui proses panjang bertahun-tahun dengan adanya peraturan di Kabupaten Malang.

"Di Kabupaten Malang beda dengan Dolly yang memang dilegalkan. Di Kabupaten Malang kan sudah ada larangan operasional itu," jawab Sekda kepada Faturahman.

Menurut pengakuan Faturahman dalam forum itu, para PSK datang sendiri tanpa diminta setelah mendapat masalah rumah tangga, antara lain karena disakiti oleh suaminya.

"Seorang wanita tidak akan pernah bercita-cita jadi PSK. Entah takdir atau karena tidak memiliki kemampuan lain, mereka menjadi seperti itu," tutur Faturahman.

Namun, Sekda menaggapi hal ini mengingat banyak PSK yang datang sendiri ke kompleks lokalisasi. Menurut Sekda, jika pengelola tidak mau menerima mereka, maka lokalisasi pun tidak berkembang.