Hari Ini Jatim Pilih Pemimpin, TPS Masih Bermasalah

Paling tidak sekitar 1.100 warga terancam tak dapat menggunakan hak suara. Mereka adalah para pasien dan petugas rumah sakit yang hingga kemarin belum ada tanda-tanda akan disediakan tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit.

Di Rumah Sakit Umum dr Soetomo, Surabaya, misalnya, ada lebih dari 1.000 pasien yang dirawat inap, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak menyediakan TPS khusus di rumah sakit tersebut. Belum lagi di rumah sakit lain yang berjumlah 35 buah di seluruh Kota Surabaya, seperti RS Darmo, RS Katolik St Vincentius Paulo, RS Mitra Keluarga, dan RSUD dr Soewandi.

Direktur RSU dr Soetomo, Dodo Anondo, kemarin, mengatakan, dari seluruh pasien di rumah sakit, sekitar 1.100 pasien sudah dewasa dan punya hak pilih. Petugas medis berjumlah sekitar 250 orang.

Pada Pilkada Jatim 2008, KPU menyediakan tiga TPS khusus. Namun, kali ini tak satu pun TPS khusus yang disediakan. Pihak RSU dr Soetomo telah melayangkan surat protes ke KPU Kota Surabaya.

Jika di rumah sakit para pasien kesulitan menggunakan hak suara, di Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, warga mengancam tak menggunakan hak pilih.

Warga mengancam tak menggunakan hak pilih karena telah menjadi korban dari penggusuran PT Kereta Api Indonesia. Jumlah warga yang mempunyai hak pilih di kawasan penggusuran itu diperkirakan sekitar 2.000 orang.

Menanggapi hal itu, Nadjib Hamid, komisioner KPU Jatim, menyatakan, TPS khusus memang tak disediakan di rumah sakit ataupun lembaga pemasyarakatan untuk menghindari adanya kecurangan.

”TPS khusus ini dapat menjadi celah orang bisa mencoblos di dua tempat. Sesuai undang undang, kami mengantisipasi ada orang yang menyalahgunakan hak pilih,” kata Nadjib.

Pasien di rumah sakit ataupun narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat memilih di TPS terdekat dengan menunjukkan undangan pemilih atau formulir C-6 dan KTP.

Selain itu, KPU Kota Surabaya juga menjanjikan akan ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang datang ke rumah sakit untuk memberikan kesempatan kepada pasien dan petugas paramedis menggunakan hak pilih.

”Kami sudah mendata jumlah pasien dan petugas medis. Nanti petugas dari sejumlah TPS di sekitar rumah sakit akan datang untuk memberikan kesempatan kepada mereka mencoblos,” kata Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito.

Mengenai warga yang enggan menggunakan hak pilih karena tergusur, Eko mengatakan, KPU sudah membujuk mereka untuk tetap menggunakan hak pilih. Sebab, kejadian yang menimpa mereka tidak berkaitan langsung dengan pemilihan gubernur atau pun kebijakan pemerintah provinsi.

KPU, lanjut Eko, tetap menyediakan TPS di lokasi penggusuran agar warga tetap bisa menggunakan hak pilih.

Empat wali kota

Tercatat sekitar 30 juta pemilih akan menggunakan hak pilih di 71.333 TPS di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Bersamaan dengan pilkada tingkat provinsi (gubernur-wakil gubernur), empat kota di Jatim juga menggelar pilkada (wali kota), yakni Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo.

Di sejumlah daerah, logistik rata-rata telah berada di kantor kelurahan setempat untuk dibagikan ke TPS. Sebanyak 30 juta pemilih akan menggunakan hak pilih di 71.333 TPS yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Komisioner KPU Kota Kediri, Zainal Arifin, mengatakan, semua logistik, termasuk surat suara, sudah dimasukkan dalam kotak suara dan disegel. KPU Kota Kediri menyediakan TPS di Lembaga Pemasyarakatan Kediri untuk keperluan pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota.

Bagi pasien rumah sakit, petugas dari KPPS di TPS terdekat akan mendatangi rumah sakit untuk memberikan kesempatan kepada pasien menggunakan hak pilih. Hal serupa berlaku di Kota Malang dan Banyuwangi. (WER/DIA/ETA/NIT/DEN/ODY/ILO)