"Satu sisi saya terima tes perawan diterapkan, asal pemerintah dan semua lembaga terkait berkomitmen ingin mencapai tujuan suci. Jika hanya ingin melihat perawan dan tidaknya, saya tidak setuju," kata seorang tokoh di Kabupaten Malang, KH Mudjib Sadzili, yang juga menjabat Sekretaris PCNU Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8/2013).
Menurut kiai yang akrab disapa Gus Mudjib itu, semua pihak termasuk guru dan para orangtua siswi, betul-betul ingin anaknya tak terjerumus ke dalam jurang perzinaan. "Misalnya, pihak pemerintah harus siap menggerakkan pihak Satpol PP selalu melakukan razia, pihak kepolisian juga komitmen untuk membantunya," katanya.
Selain itu, jika rencana tes keperawanan betul-betul diterapkan, sambung Gus Mudjib, pemerintah juga harus membentuk lembaga khusus atau sekolah khusus untuk menampung siswi yang betul-betul diketahui tidak perawan.
"Lembaga khusus itu, semata-mata untuk memberi efek jera kepada siswi yang bersangkutan," katanya serius.
Ditanya lembaga sekolah seperti apa yang harus disiapkan bagi siswi yang diketahui tidak perawan? Gus Mudjib menjawab, misalnya seperti program paket C. "Atau lembaga pendidikan tersendiri. Jika tidak demikian, tidak bisa dilakukan karena semua anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang sama," katanya.
Sementara itu, Ketua PCNU Kota Malang, KH Marzuki Mustamar, menegaskan, tidak setuju jika hal itu diterapkan. "Jika diterapkan, akan membongkar aib orang. Membongkar aib orang itu tidak boleh dalam Islam," katanya singkat.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, tengah merencanakan adanya tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes tersebut akan diajukan pada APBD 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.