Capaian Rendah, PAD Simalungun Salah Urus

“Untuk mengeruk PAD tahun ini, Pemkab Simalungun melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tampaknya salah urus. Hal itu disebabkan tidak adanya upaya perbaikan kinerja, sehingga target yang telah ditentukan tidak tercapai,” kata Rindu Marpaung, Koordinator Centre For Research of Public Budgeting (Cerpub) di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Rabu (24/7/2013)

Rindu menyebut, besaran pendapatan daerah untuk 2013 dari sektor pajak sebesar Rp 30,7 miliar di antaranya bersumber dari pajak hotel Rp 4 miliar, pajak restoran Rp 130 juta, pajak reklame Rp 300 juta, pajak penerangaan jalan Rp 16 miliar, dan pajak sarang burung walet Rp 10 juta.

Untuk jenis retribusi dengan target Rp 15 miliar, di antaranya dari retribusi kebersihan Rp 700 juta, retribusi pasar Rp 700 juta, retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp 535 juta, retribusi parkir Rp 500 juta, retribusi terminal Rp 225 juta, retribusi izin mendirikan bangunan Rp 1 miliar, dan retribusi penerbitan SIUP Rp 3,4 miliar.

“Sedangkan realisasi triwulan I PAD TA 2013 untuk sektor pajak masih Rp 5,5 miliar dan untuk retribusi Rp 2 miliar. Target yang telah ditentukan sebelumnya sangat sulit tercapai,” katanya.

Kondisi ini, kata Rindu, tidak jauh berbeda dengan target dan pencapaian PAD pada Tahun Anggaran 2012, di mana pajak daerah hanya terealisasi sebesar Rp 16 miliar dari target Rp 51 miliar, atau hanya 31 persen. Sementara itu, pada pos retribusi daerah yang terealisasi hanya Rp 4,6 miliar dari target Rp 31 miliar atau hanya 7,8 persen.

“Data tersebut menggambarkan betapa sistem pengelolaan PAD ada yang tidak beres,” tegasnya.

Kebiasan buruk itu, sebut Rindu, diperparah dengan gencarnya Pemkab Simalungun menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun tanpa didasari tujuan jelas untuk pembangunan daerah sehingga banyak ditemukan potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Sumber masalah lainnya disebabkan kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah serta kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

“Padahal jika program intensifikasi dan ekstensifikasi sungguh-sungguh dilakukan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, maka PAD Kabupaten Simalungun akan maksimal,” tandasnya.