Pemkab Aceh Tengah Belum Terima Salinan Amdal Proyek PLTA Peusangan

TAKENGON, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hingga saat ini belum menerima salinan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari PT PLN (Persero) terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan I dan II.

Hal itu disampaikan oleh Asisten II Setdakab Aceh Tengah Amir Hamzah saat rapat kerja dan dengar pendapat membahas PLTA Peusangan I dan II di ruang sidang Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Rabu (30/3/2016).

Menurut Amir, sejak ditugaskan menjadi Asisten Setdakab pada akhir 2015, ia belum pernah menerima salinan dokumen amdal yang dimiliki oleh PLN untuk pekerjaan proyek tahun jamak itu.

"Sampai dengan saat ini, salinan amdal belum kami terima. Apakah sudah diserahkan PLN kepada pemerintah Aceh Tengah, kami belum menemukan, sekarang sedang kami cari," kata dia.

Dari dokumen amdal tersebut, pemerintah daerah bisa mengetahui konsekuensi dari pembangunan PLTA Peusangan I dan II di Aceh Tengah. Selain itu, masyarakat juga dapat pula mengetahui manfaat pembangunan proyek tersebut.

"Tapi (pembahasan) itu kita pending dulu, nanti kita lihat dulu amdal-nya. Di sesi lain akan kita bahas lagi," kata dia.

Selanjutnya, Amir memaparkan inti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan perizinan dalam penggunaan air permukaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Hal itu berbeda dari peraturan sebelumnya, di mana yang berwenang memberi izin adalah kewenangan pemerintah setempat.

"Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang itu, khusus untuk penggunaan air permukaan. Berarti nanti akan ada kompensasi yang diberikan oleh PLTA Peusangan I dan II kepada pemerintah provinsi," kata dia.

"Kita sebagai pemilik hulu air mungkin akan mendapatkan bagian dari kompensasi dari pemerintah provinsi tersebut. Itu yang perlu kita tindak lanjuti, tetapi itu setelah PLTA beroperasi," tambahnya.

Ia berharap agar pemerintah dan DPRK dapat mengusulkan bagian tersebut kepada provinsi.