BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SIM, Kecelakaan Tunggal Bisa Ditanggung

SOLO, KOMPAS.com - Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi syarat saat melakukan pembuatan maupun perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Senin, 1 Juli 2024.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo, Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Adapun kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat pembuatan maupun perpanjangan SIM sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

Baca juga: Keanggotan BPJS sebagai Syarat Buat SIM Diuji Coba di Aceh

Menurut dia, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 itu untuk 29 lembaga dan ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Penerapan pertama sebagai syarat jual-beli tanah. Kemudian sebagai syarat pembuatan SKCK.

"Lha ini perluasannya adalah SIM. Lha ini mungkin salah satunya upaya terkait untuk apabila ada kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas," kata Debbie di Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024).

Debbie menerangkan, tidak semua kecelakaan lalu lintas bisa dijamin Jasa Raharja. Misalnya, kecelakaan tunggal. Korban kecelakaan tunggal yang mengendarai kendaraan pribadi tidak dijamin layanan asuransi.

"Ini memang di dalam Perpresnya untuk kejadian kecelakaan lalu lintas kita JKN sebagai pembayar kedua (second player). Di  mana pembayar pertamanya adalah Jasa Raharja. Namun demikian Jasa Raharja mempunyai platform dan ada fasilitas kecelakaan lalu lintas tidak dijamin oleh Jasa Raharja misalnya kecelakaan tunggal," jelas Debbie.

"Sering kali apabila platform sudah habis. Kemudian juga ada kecelakaan lalu lintas yang tidak dijamin yang bersangkutan tidak mempunyai JKN mungkin salah satunya diupayakan bahwa mereka juga terlindungi di dalam program JKN," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat ketika pembuatan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Sabtu (1/7/2024) hingga Senin (30/9/2024).

Dijadikannya BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat atau memperpanjang SIM merupakan bagian dari uji coba layanan pengurusan SIM A, B, dan C.

Kasibinyan SIM Subdit SIM Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo, mengatakan bahwa aturan tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah uji coba,” ujar Faisal dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Selasa (4/6/2024).