5 Fakta Aiptu FN Tembak "Debt Collector" di Palembang, 2 Tahun Tunggak Cicilan Mobil "Over" Kredit

4. Gunakan air soft gun dan sangkur

Terkait senjata yang digunakan Aiptu FN seperti yang ada dalam video, pihak kepolisian memastikan bahwa itu adalah air soft gun.

Namun, saat ini polisi masih mencarinya karena benda tersebut dibuang FN ke Sungai Musi

"Informasi pistolnya dibuang di Jembatan Musi VI, diduga air soft gun," tutur Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumsel Kombes Anwar Reksowidjojo.

Sedangkan, senjata tajam yang dipakai FN untuk menusuk debt collector telah diserahkan.

Polisi telah menyita beberapa barang bukti, yakni satu unit mobil, pisau sangkur, dan pakaian yang digunakan FN saat peristiwa itu terjadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sumsel, Kombes Pol Agus Halimudin menambahkan, saat ini status Aiptu FN masih sebagai terduga pelanggar karena masih dalam proses pemeriksaan.

"Untuk sangkur itu bukan sangkur dinas, tapi memang yang dijual secara bebas," ujar Agus.

Baca juga: Kapolres Lubuklinggau Sebut Aiptu FN Penembak 2 Debt Collector Tak Dibekali Senjata

5 Over kredit mobil

SHUTTERSTOCK/VECTOR VISION Ilustrasi jual beli kendaraan bermotor bekas.

"STNK itu atas nama orang yang punya mobil, bukan atas nama Aiptu FN," kata Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumsel Kombes Pol Agus Halimudin, di Palembang, Senin (25/3/2024).

Agus menjelaskan, Aiptu FN adalah tangan kedua yang memiliki mobil tersebut. Ia sebelumnya membeli dari seseorang warga Lubuklinggau dengan cara take over.

Hanya saja, Agus mengakui bahwa proses take over tersebut tidak dilakukan secara administrasi fidusia sehingga terjadi tunggakan.

"Dia hanya ketemu (pemilik mobil pertama) di Lubuklinggau kemudian over kredit, tapi pribadi tidak melalui administrasi fidusia," ujar dia.

Baca juga: Aiptu FN Penembak Debt Collector di Palembang Ditangkap

Sementara, terkait kredit macet pembayaran mobil tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Namun pihak kepolisian tidak membenarkan perusahaan pembiayaan yang masih menggunakan pihak ketiga yakni debt collector untuk menagih tunggahan cicilan.

Sebab, dalam aturan hukum, permasalahan penjaminan harus diselesaikan melalui eksekusi pengadilan.

Hal tersebut berdasarkan keputusan MK 2019 Nomor 2, yakni apabila terjadi wanprestasi terhadap jalannya pembayaran kredit dari segala kendaraan bermotor, maka debt collector boleh menyampaikan secara persuasif, dan tidak arogan.

Dan, apabila debitur tidak menyerahkan, bisa mengajukan eksekusi ke Pengadilan.

SUMBER: KOMPAS.com