UMP Sumsel 2024 Naik Rp 52.000, Buruh: Sama Saja Tidak Naik

PALEMBANG, KOMPAS.com - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Selatan sebesar Rp 52.000 ditolak oleh kelompok buruh. Mereka menilai, nilai kenaikan UMP berbanding terbalik dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.

Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumatera Selatan Ali Hanafiah mengatakan, kenaikan UMP sebesar 1,55 persen tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang kini terus naik.

“Kalau Rp 52.000 itu sama saja tidak naik, begitu ada pengumuman kenaikan upah harga barang tiba-tiba naik. Sementara, upah yang muncul tidak mengubah apapun,” kata Ali melalui sambungan telepon, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: UMP Sumsel 2024 Naik Rp 52.000

Ali menerangkan, kenaikan upah Rp 52.000 itu dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang disinyalir memasukkan pasal selundupan.

Pasal tersebut mengubah pola penghitungan upah yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pengupahan.

Padahal, saat disosialisasikan kepada seluruh buruh, pasal dalam PP tersebut tidak disebutkan soal rumusan penghitungan upah.

Baca juga: UMP Jabar Cuma Naik Rp 70.000, Buruh Ancam Gelar Demo Besar-besaran

“Sebelum waktu mereka uji publik tentang PP 51 kan tidak pernah dibahas soal itu, tiba-tiba pasal itu muncul. Waktu disosialisasikan di uji publik itu simpel (penghitungan upah), inflasi, plus dalam kurung pertumbuhan ekonomi, dikali alpa, dalam kurung dikali upah yang sedang berjalan. Dapat angka itu minimal tiga sekian (kenaikan),” ujar Ali.

Ali mengungkapkan, buruh mengharapkan kenaikan upah sebesar 15 persen. Namun pada kenyataannya, kenaikan itu tidak mempertimbangkan kebutuhan buruh sehingga jauh dari yang diusulkan.

“Kalau 4 sampai 5 persen mungkin tidak terjadi penolakan secara massal. Tapi ini jauh dari angka kenaikan, kami sampai sekarang menolak PP tersebut,” beber dia.

Untuk menolak upah yang ditetapkan, buruh akan turun ke jalan melakukan aksi ke kantor Wali Kota Palembang dan Gubernur Sumatera Selatan. Mereka akan menyuarakan tuntutan ke pemerintah terkait PP 51.

“Kami akan aksi pada tanggal 27 nanti, sekitar 1.000 lebih buruh akan turun ke jalan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Selatan naik 1,55 persen atau Rp 52.000. Sehingga, UMP yang sebelumnya Rp 3.404.177 kni menjadi Rp 3.456.874.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengatakan, penetapan UMP itu setelah mereka sebelumnya melakukan penyesuaian dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan serta buruh dan pihak perusahaan.

Hasilnya, UMP pun ditetapkan hari ini hanya mengalami kenaikan 1,55 persen pada tahun 2024.

“Hasil rujukan, hari ini kita tetapkan UMP naik menjadi 3.456.874,”kata Agus di Palembang, Selasa (21/11/2023).