Respons Bulog Soal Pemdes Pungut Rp 10.000 ke Warga Miskin Penerima Bantuan Beras 10 Kg

Sebelumnya diberitakan pemerintah melalui Bapanas dan Bulog menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg tahap kedua untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga Desember 2023.

Bantuan yang sedianya diterima gratis, tapi sejumlah warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), justru ditariki iuran hingga Rp 10.000 untuk mengambil beras.

Sementara pihak pemerintah desa setempat berdalih, penarikan uang sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan. Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional pendistribusian.

"Saya dimintai Rp 10.000. Katanya buat ongkos lelah orang yang bongkar muat beras. Uang diminta saat saya dapat undangan untuk pengambilan beras bantuan," kata seorang warga Desa Kalialang, Kecamatan Jatibarang, Brebes, yang enggan disebutkan namanya, Senin (13/11/2023).

Kepala Desa Kalialang, Jatibarang Brebes, Anas Fakih mengungkapkan, pembagian beras bantuan yang disertai penarikan uang iuran ini dilakukan pada Kamis (9/11/2023) pekan lalu.

Anas menyebut, pihaknya terpaksa menariki uang kepada penerima bantuan masing-masing Rp10.000 karena ada permintaan ongkos bongkar oleh pihak ketiga dari Perum Bulog sebagai pengirim bantuan.

"Setiap bantuan beras datang ke kantor desa, ada lima orang yang ikut mengirim menggunakan truk. Satu orang sopir, dua orang tukang bongkar barang, dan dua orang bagian yang mencatat jumlah penerima. Mereka minta uang lelah. Sedangkan kami di pemerintah desa tidak ada anggaran untuk itu," kata Anas ditemui di kantornya, Senin (13/11/2023).

Anas menyebut, di desanya ada 122 kepala keluarga penerima bantuan beras. Data penerima diambil dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas Sosial.

"Tidak semua kami mintai karena kami juga tidak memaksa saat meminta. Hanya saja, pihak pengirim memang minta untuk ongkos lelah itu dihitung masing-masing KPM Rp 10 ribu," kata Anas.

Anas menyebut, penarikan iuran itu lazim dilakukan sejumlah pemerintah desa lainnya. Alasannya sama, karena pihak desa tidak memiliki anggaran untuk ongkos bongkar muat.

"Sebelum memutuskan itu, kami rapat internal pemdes. Dan kita tanya-tanya pemdes yang lain juga ternyata sama. Tapi sekali lagi sifatnya sukarela tidak ada paksaan," pungkas Anas.