Pemprov Jateng Kerja Keras Turunkan Angka Stunting di Bawah 14 Persen

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, terus berupaya menurunkan angka stunting dari 20,8 persen menjadi 14 persen.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistyaningsih mengatakan, stunting masih menjadi perhatian di Jawa Tengah.

Bersama pemerintah daerah, Pemprov Jawa Tengah bekerja keras menurunkan stunting. Adapun angka stunting di Jawa Tengah sebesar 20,8 persen.

"Artinya kita masih perlu perhatian kepada upaya penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah. Kita berusaha keras. Saya kira pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga sangat bekerja keras konvergensinya sudah dilakukan, kemudian pelaksanaan dari lima pilar percepatan penanganan stunting sudah dilakukan. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Tengah stuntingnya akan segera menurun di bawah target yang telah ditentukan," kata Eka dalam kegiatan Edukasi Pencegahan Stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Anak yang diselenggarakan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) di Graha Saba Buana Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Fokus Optimalkan Penanganan Stunting di Sumsel, Gubernur Herman Deru: Kita Tidak Boleh Lalai

Berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

"Mudah-mudahan dengan semangat Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai programnya, dengan berbagai inovasinya itu kita bisa di bawah 14 persen," terang Eka.

Oleh karena itu, kata Eka, dengan berbagai program dan inovasi yang dilakukan ke depan tidak ada lagi bayi lahir yang mengalami stunting di Jawa Tengah.

"Kita harus mengupayakan tahun 2023, 2024 tidak ada new stunting. Jadi tidak ada bayi lahir dengan risiko stunting. Artinya beratnya kurang dari 2,5 kg, tingginya kurang dari 48 cm," katanya.

Baca juga: Angka Balita Stunting di Daerah Penghasil Beras dan Ikan NTT Tinggi

Pihaknya juga melihat semangat pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam memerangi stunting. Kerja sama dengan stakeholder juga dibutuhkan dalam rangka menurunkan stunting.

"Saya melihat pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah sudah sangat-sangat bersemangat untuk memerangi stunting. Apalagi kemudian kita dibantu dengan gabungan pengusaha farmasi. Kita tahu pemerintah tidak bisa sendirian didalam menurunkan stunting," jelas dia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Andreas Bayu Aji mengatakan, dalam upaya memerangi stunting, GPFI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo dan BKKBN, melakukan sosialisasi pada masa seribu hari pertama kehidupan.

Seribu hari pertama kehidupan anak adalah waktu paling kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

Masa 1.000 HPK terdiri atas 270 hari selama kehamilan ibu dari 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan anak.

Dia juga menambahkan, meskipun angka stunting di Indonesia terus menurun setiap tahunnya, namun berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih mencapai 21,6 persen pada 2022, di mana angka ini masih berada di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan prevalensi stunting di bawah 20 persen.

"Percepatan penurunan stunting pada balita menjadi salah satu program prioritas pemerintah," ungkap dia.