Pembabatan Mangrove dan Masyarakat Pesisir yang Kian Terpinggirkan

"Mohon maaf, Pak, lain waktu saja,” kata S langsung menutup telepon, Kamis (2/3/2023)

KCHPI kemudian melaporkan S ke Polres Tanjab Timur pada 9 Septeber 2022 dengan tuduhan pelanggaran UU No 32 Tahun 2009 dan PP No.51 Tahun 2016 Tentang Batas Sepadan Pantai.

S dipandang telah merusak sepadan pantai dengan menebang mangrove seluas 110 hektar.

“Laporan ke polisi tentang penebangan mangrove kini statusnya SP3 atau surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3),” kata Arie.

Penghentian kasus lantaran S membeli lahan masyarakat. Laporan terkait sepadan pantai tidak berlaku.

Sekarang, lahan sepadan pantai yang dilindungi negara sudah habis dilahap abrasi. Yang tersisa adalah lahan milik masyarakat.

Menurut Arie, pembabatan hutan mangrove di Sungai Sayang adalah bukti pemerintah daerah tidak konsisten menjaga lingkungan dan tidak serius menangani persoalan pesisir.

Melalui KCHPI, Arie berencana untuk melayangkan gugatan terhadap Pemda Tanjab Timur.

Pengusutan kasus penebangan mangrove layu sebelum berkembang.

Arie menuturkan dirinya menyaksikan kesepakatan pemerintah dan perusahaan untuk melakukan rehabilitasi lahan seluas 110 hektar.

“Isi perjanjian rehabilitasi dimulai Maret 2023,” kata Arie.

Arie menambahkan, kebijakan pemerintah dalam tataran pelaksanaan belum memihak kelompok rentan atau masyarakat yang hidup di pesisir. Padahal mereka yang paling merasakan dampak krisis iklim.

Dia juga menyoroti penghargaan Wetland City Acreditatiton yang didapatkan Bupati Tanjab Timur, Romi Hariyanto, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 5-13 November 2022.

“Saya minta kepada lembaga internasional Wetland City Acreditatiton untuk mencabut penghargaan yang diberikan kepada Bupati Tanjab Timur (Romi Hariyanto), apabila persoalan penebangan mangrove di Sungai Sayang tak mampu diselesaikan,” kata Arie.

Dirinya meyakini pemberian penghargaan seharusnya bukan untuk prestige atau ajang meraih kehormatan belaka, tetapi upaya nyata untuk memperbaiki dan menjaga ekosistem di lahan basah, terutama daerah-daerah yang rawan terdampak krisis iklim.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjab Timur, Adil P Aritonang membenarkan pembelian tanah di Desa Sungai Sayang tidak melibatkan PT EWF, melainkan lewat S secara pribadi.

Dia menyebut, perusahaan tidak pernah mengajukan izin untuk menggarap wilayah itu.

Pemerintah tidak bisa menjatuhkan sanksi ke PT EWF karena belum menemukan bukti keterlibatan perusahaan sawit itu.

"Kasus ini hanya warga dengan warga biasa. Namun, karena S bagian dari PT EWF, perusahaan berjanji ingin menghijaukan kembali 110 hektar itu dengan reboisasi,” kata Adil.

Sampai sekarang, pemerintah hanya menunggu perusahaan merehabilitasi mangrove yang dibabat dan tidak bisa memaksa karena tidak memiliki wewenang.

Adil mengakui masyarakat Desa Sungai Sayang mengalami kerugian ekonomi karena pembabatan mangrove.

Hanya saja, pemerintah belum memiliki solusi atas persoalan itu.

Masyarakat didorong memanfaatkan lahan 110 hektar untuk membuat tambak udang dan kepiting, sebelum proses reboisasi mangrove berjalan.

Sementara, ketika ditanyakan terkait perjanjian rehabiltasi, Adil mengakui bahwa S berjanji akan merehabilitasi mangrove yang ditebang.

Namun, pemerintah tidak bisa memaksa mereka mau rehabilitasi atau tidak.

Sementara, di tengah kerusakan pantai timur, Bupati Tanjab Timur, Romi Hariyanto justru mendapat penghargaan Wetland City Acreditatiton dari Konferensi Ramsar di Jenewa, Swiss, yang berlangsung 5-13 November 2022.

Romi menjadi bupati pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan bergengsi itu.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianggap berhasil mengintegrasikan manajemen konservasi dan keberlanjutan lahan basah dengan menjaga kelestarian lahan basah, yang menjadi ekosistem satwa.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Romi untuk menjaga kelestarian lahan basah adalah menerbitkan regulasi yang melindungi kelestarian Pantai Cemara yang satu garis pantai dengan Desa Sungai Sayang yaitu sekitar 30 kilometer arah selatan seluas 450 hektar.

Lokasi ini menjadi tempat burung migrasi dari Siberia menuju Australia pada rentang September hingga Desember.

Regulasi lainnya adalah melindungi daerah konservasi hutan bakau pantai timur seluas 4.126,6 hektar dan hutan lindung gambut di Sungai Buluh seluas 23.748 hektar di Kecamatan Mendahara Ulu.

Adil berdalih penghargaan yang diterima Bupati Tanjab Timur tidak bisa dikaitkan dengan kerusakan mangrove di Desa Sungai Sayang.

Berkas untuk penghargaan sudah lebih dulu diserahkan sebelum kemunculan insiden pembabatan mangrove.

Gotong royong tanam mangrove

Masyarakat Desa Sungai Sayang bergotong royong menanam mangrove atas inisiatif sendiri untuk meredam abrasi dampak penebangan mangrove.

Rencana penanaman paling lamban akhir tahun. Dengan dukungan dari KCHPI, mereka sudah menyemai 5.000 bibit batang mangrove.

Usianya sudah lebih tiga bulan dan tingginya sudah sekitar 10-15 sentimeter.

"Ibu-ibu secara sukarela turut menyemai bibit mangrove dan merawatnya. Tapi bibit mangrove banyak yang mati karena dimakan kepiting. Kepiting itu masuknya dari lahan yang ditebang,” kata Ambo Angke.

Lokasi penanaman bibit mangrove akan dilakukan di sepanjang pantai seluas 30-50 hektar.

Kendati demikian, warga enggan menanam di lokasi perusahaan. Menurut mereka, kerusakan murni tanggung jawab pemerintah dan perusahaan.

Penanaman mangrove oleh masyarakat, kata peneliti BRIN, Suyadi, sebagai salah satu solusi untuk menjaga kelestarian mangrove secara berkelanjutan.

Pemerintah harus mendorong kantong-kantong komunitas, yang berusaha ‘menghidupkan’ kembali mangrove.

Sementara menurut Arie, ketika ekosistem mangrove dilestarikan di seluruh pesisir Indonesia, maka upaya untuk mengurangi dampak krisis iklim dapat dilakukan.

Sebagai negara dengan potensi mangrove terbesar di dunia, Presiden Joko Widodo pada saat acara KTT G20, Rabu (16/11/2022), telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

Solusi dari KCHPI, kata Arie, pemerintah mendirikan tanggul pemecah ombak untuk melindungi daerah pesisir yang hutan mangrovenya telah gundul.

Selanjutnya, pemerintah melakukan rehabilitasi mangrove secara total dengan menetapkan kembali daerah sepadan pantai Laut Natuna.

“Pemerintah jangan mengabaikan krisis iklim yang memicu kenaikan permukaan air laut dan dapat menenggelamkan masyarakat pesisir. Segera lakukan adaptasi dan mitigasi risiko krisis iklim di pesisir timur,” kata Arie.

Mengutip riset Climate Central, permukaan air laut diperkirakan bakal meningkat sekitar 20 sampai 30 sentimeter pada 2050 mendatang.

Sementara data The Intergovernmental Panel on Climate Change, kisarannya masih 0,8-1 meter sampai tahun 2100.

Kenaikan permukaan air laut juga diproyeksikan dapat menenggelamkan permukiman penduduk di kawasan pesisir Indonesia, termasuk Desa Sungai Sayang.

Sementara, Norma mengaku tak mengetahui tentang perubahan iklim dan dampaknya.

Namun, pembabatan mangrove membuat perempuan pesisir ini gamang desanya bakal diterjang banjir rob dan ruang hidup menghilang.

“Kalau hutan mangrove semua ditebang, kami bisa tenggelam. Kami berharap pemerintah berpihak kepada kami, untuk masa depan anak-cucu,” ujar Norma.

Liputan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Internews Earth Journalism Network