Menanti Terang Bulan

Harga Pertamax di Papua dan Papia Barat Rp 13.550 (di Jabodetabek, Rp 13.300). Dexlite turun dari Rp 14.550/ liter menjadi Rp 13.950/liter (di Jabodetabek dari Rp 14.250 menjadi Rp13.700/liter).

Sebelum kebijakan satu harga, masyarakat Papua terbiasa membeli BBM seharga Rp 60.000 – Rp 100.000/liter.

Bahwa masih banyak yang harus dilakukan, memang harus diakui. Tetapi, bahwa sudah banyak pula yang dilakukan, juga harus diakui.

Masih banyak ketertinggalan di berbagai bidang--pendidikan, kesejahteraan, keadilan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, misalnya--harus diakui.

Tetapi, masih ada waktu, kesempatan, dan peluang untuk mengejarnya; untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu.

Sebagai contoh, di sektor pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba, banyak faktor penyebabnya.

Namun faktor kehidupan masyarakat adalah yang lebih dominan. Masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting.

Selain itu, juga masalah kekurangan guru, terutama guru sekolah dasar. Soal kekurangan guru SD, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencari solusi.

Mereka meminta semua perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat yang punya program studi pendidikan guru sekolah dasar jenjang S1 dan S1 pendidikan anak usia dini untuk melakukan intervensi program.

Kementerian juga akan menunjuk perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan S1 pendidikan anak usia dini namun, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, seperti Universitas Papua, untuk membuka program pendidikan guru SD.

Selain itu, Kementerian juga memberikan kewenangan kepada sekolah-sekolah tinggi agama yang menjalankan program pendidikan S1 guru agama di Provinsi Papua Barat agar membuka program S1 pendidikan guru SD dan S1 pendidikan anak usia dini.

*
Ada banyak sebab, mengapa semua itu terjadi. Menurut temuan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, antara lain rendahnya budaya berpemerintahan.

Kualitas pemerintahan di Papua dipengaruhi realitas sosial yang kompleks, seperti rendahnya kapasitas dan komitmen pelayanan publik, lemahnya pengawasan anggaran (banyak kasus korupsi), kesenjangan pembangunan, serta sikap apatis masyarakat. Akibatnya, proses pelayanan publik tidak berjalan maksimal.

Maka, dalam menyalurkan berbagai bantuan, Kementerian Sosial, misalnya, memilih lewat lembaga Gereja. Sebab, lewat Gereja, "aman, amanah, dan murah." Lewat Gereja, siapa yang mendapat bantuan jelas dan pasti ada, serta sampai sasaran.

Ibarat kata, dalam memberikan bantuan pun "harus mengurangi jalan-jalan setan." Dengan cara itu, tujuannya sederhana, yakni membangun dan memperkuat harapan karena masih ada yang peduli. Harapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan.

Harapan itu dibangun dan ditumbuhkan lewat program-program strategis visioner yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk sebesar-besar pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sehingga mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Membangun harapan ibarat menanti terang bulan. Sebab, pengharapan adalah suatu kepastian, tidak goyah, dan aktif seperti bulan yang pasti akan mengalami terang bulan, bulan penuh ketika waktunya tiba....meski kadang tertutup mega bahkan awan, tetapi bulan penuh pasti akan datang.