Presiden Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Tamparan Buat Pemerintah Daerah

Dalam satu artikel, BBC Indonesia pernah menurunkan laporan tentang jalan rusak di Lampung yang diperkirakan mencapai 7.000 kilometer atau setara lima kali pulang-pergi perjalanan Jakarta-Surabaya.

Pemprov Lampung: bukan karena viral

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membantah perbaikan jalan ini akibat efek viral di media sosial. "Salah itu," katanya.

Kata Fahrizal, perbaikan jalan ini pun bukan dilakukan mendadak.

"Kita kan punya anggaran perbaikan jalan antara Rp600 miliar - Rp700 miliar. Itu sudah masuk di APBD, sudah disetujui oleh dewan terhormat bulan Desember awal," kata Fahrizal.

Perbaikan jalan baru dilakukan beberapa hari belakangan ini karena terpotong waktunya dengan "cuti lebaran".

"Sebetulnya, mereka [kontraktor] sudah bisa bekerja di awal Ramadhan, tetapi bagi rekanan itu, mereka akan mulai setelah lebaran," kata Fahrizal.

Baca juga: Ganti Mobil Saat Tinjau Jalan Rusak Parah di Lampung, Jokowi: Perbaikan Diambil Alih Pemerintah Pusat

Sejauh ini pihak Pemprov Lampung masih belum mengetahui waktu pasti kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah yang disebut Gerbang Sumatra.

"Kalau presiden mau lihat, kita harus siap. Apa pun," jelas Fahrizal merujuk pada pembangunan infrastruktur di Lampung.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi Lampung setelah wilayah ini mendapat kritik dari seorang warganet, Bima Yudho.

Presiden Jokowi, kata Basuki, rencananya akan berkunjung untuk memantau infrastruktur Lampung pada Rabu (03/05). Namun belakangan, pihak Istana menyatakan kunjungan ini ditunda.

Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat pemerintah daerah di Lampung.

Baca juga: Minta Jalan Rusak di Lampung Diperbaiki, Jokowi: Saya Mau Jalan di Lampung Jadi Kunci Biaya Logistik Murah

"Dari info yang saya dapat, Presiden Joko Widodo akan datang hari Jumat ke Rumbia naik motor. Saya Inshaallah akan dampingi Presiden," kata Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, seperti dilansir dari Kompas, Rabu (03/05).

Tamparan bagi kinerja Provinsi Lampung

Dokumentasi Kementerian PUPR Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengecek langsung jalan yang rusak di Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023).

"Ini menjadi satu tamparan yang cukup menyakitkan bagi kinerja Provinsi Lampung dalam hal pembangunan infrastruktur… Dengan cara seperti ini masyarakat [baru] bisa mendapatkan solusi," kata Dedy.

Bagi masyarakat, lanjut Dedy, kunjungan Presiden Jokowi merupakan "titik cerah" untuk perbaikan infrastruktur yang sudah bermasalah menahun.

"Bagi masyarakat Lampung ini sebagai keberkahan. Tapi ini juga jadi catatan bagi kepemimpinan berikutnya, tidak boleh setengah-setengah di dalam mengelola pembangunan," katanya.

Baca juga: Jokowi sampai Harus Ganti Mobil Saking Parahnya Jalan Rusak di Lampung

Secara luas, Dedy juga menilai kasus viral Lampung ini bisa menjadi pintu masuk bagi daerah lain untuk mengoreksi kinerja pemerintah dan evaluasi pembangunannya. Musababnya, Lampung bukan satu-satunya provinsi yang memiliki persoalan dalam pembangunan seperti jalan berlubang.

"Kita ingin secara nasional ini dikelola secara terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah nasional, provinsi, kabupaten harus berkolaborasi step by step memetakan jalan yang kondisinya rusak.

Jadi jangan sampai daerah itu mikirin sendiri-sendiri," lanjut Dedy.

Berat di belanja pegawai

Provinsi Lampung tampak tidak main-main soal penggunaan APBD. Awal tahun ini, Lampung mendapat penghargaan karena juara menjadi provinsi paling tinggi se-Indonesia yang menyerap APBD untuk tahun anggaran 2022. Realisasi anggarannya mencapai 97.25%.

Namun, sebagian besar anggaran ini atau 37% digunakan untuk belanja pegawai (Rp10,75 triliun). Alokasinya untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, pensiun, hingga kompensasi lainnya untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 800 Miliar untuk Perbaiki 15 Ruas Jalan Rusak di Lampung

Di sisi lain, pos anggaran untuk belanja modal yang meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jembatan dan aset tatap lainnya hanya sekitar Rp4,28 triliun atau 14,75%.

Provinsi Lampung menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir setelah seorang warganya yang sekarang tinggal di Australia, Bima Yudho menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur.

Setelah kritik ini viral, Bima Yudho kemudian dipolisikan. Keluarganya pun ia sebut sempat mendapat intimidasi. Tapi kemudian, polisi menghentikan kasusnya karena tidak memenuhi unsur pidana.

Wartawan Robertus Bejo di Lampung berkontribusi dalam artikel ini.