Presiden Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Tamparan Buat Pemerintah Daerah

Presiden Jokowi menjanjikan perbaikan jalan-jalan yang rusak di Lampung dilakukan "secepat-cepatnya".

"Secepat-cepatnya dimulai [perbaikan jalan] yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih untuk Kementerian PU [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi selepas meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Natar, Lampung Selatan, Jumat (05/05).

Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang lama dan menganggarkan kurang lebih Rp800 miliar.

Perbaikannya akan dimulai pada Juni karena harus dilakukan lelang terlebih dahulu.

Sementara perbaikan jalan lainnya tetap menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota.

Bagi pengamat kebijakan publik, Zuliansyah, pernyataan presiden merupakan "tamparan" untuk pemerintah daerah karena sudah ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

Artinya, dalam hal ini, jalan-jalan yang rusak di kabupaten Lampung semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Itu tamparan buat pemerintah daerah. Artinya kan dengan kata lain, 'Anda tidak siap ya dikasih otonomi daerah', kan begitu nanti pertanyaannya... Masa sih infrastruktur dasar saja daerah tidak bisa membangun?" kata Zuliansyah, yang menyebut bahasa yang disampaikan Jokowi "sangat halus".

Menurut pakar ilmu pemerintahan, Bayu Dardias Kurniadi, pemerintah pusat sebaiknya fokus ke jalan nasional yang menjadi kewenangannya.

Sebab, jalan provinsi dan jalan kabupaten—jalan rusak yang dikunjungi Jokowi di Lampung—adalah kewenangan pemerintah daerah.

"Selain itu, pemerintah harus memastikan kontrol anggaran agar pemprov dan pemkot/pemkab mengutamakan anggaran untuk kepentingan publik, termasuk jalan, tidak hanya untuk anggaran rutin," kata Bayu.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan pihaknya menganggarkan perbaikan jalan antara Rp600 miliar - Rp700 miliar.

"Itu sudah masuk di APBD, sudah disetujui oleh dewan terhormat bulan Desember awal," kata Fahrizal beberapa waktu lalu.

Kepada warga, Jokowi menjanjikan jalanan Lampung akan diperbaiki. Mendengar ucapan Jokowi, warga pun bersorak gembira.

"Masyarakat harus tahu ada tanggung jawab, jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu ada di bupati dan walikota. Tapi ini karena memang sudah lama, jadi akan diambil alih oleh pemerintah pusat," kata Jokowi.

Wartawan merespons pernyataan Jokowi itu dengan sorakan gembira. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, terlihat bertepuk tangan.

Pengamat kebijakan publik Zuliansyah menilai keputusan Jokowi itu "jangan dianggap sebagai presiden memperhatikan".

"Ini tamparan. Mau ngomong apa pak presiden kalau layanan infrastuktur dasar saja satu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, enggak bisa menyelesaikan itu?

Itu kan berarti kapabilitas pemerintah provinsi, kabupaten/kota dipertanyakan presiden sebenarnya, kan?" kata dia.

Zuliansyah menjelaskan pemerintah pusat memang bisa melakukan 'intervensi' terhadap pemerintah daerah, misalnya pada proyek-proyek yang bersifat prioritas nasional, tapi bukan untuk infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan.

Bayu Dardias Kurniadi menyebut apa yang dilakukan pemerintah pusat itu bisa "mereduksi fungsi otonomi daerah dan kemandirian daerah."

Sebelum kunjungan Jokowi, Pemprov Lampung menimbun jalan itu dengan batu-batu koral, tapi mobil presiden dan rombongannya masih terlihat harus bermanuver kanan dan kiri saat melintasi jalan itu.

Pada Oktober 2020 lalu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung mengatakan jalan itu akan diperbaiki tahun ini.

Setelah melintasi jalan di Lampung Selatan itu, presiden dan rombongannya mengubah rute yang sudah tertera di dalam rencana kegiatan kunjungan.

Jokowi, yang seharusnya berhenti di beberapa titik, langsung melanjutkan perjalanan ke daerah selanjutnya di Lampung Tengah menggunakan mobilnya, melewati Kota Gajah,

Padahal menurut agenda, presiden seharusnya menggunakan helikopter untuk menuju ke Lampung Tengah.

Sesampainya di Lampung Tengah, alih-alih menyusuri Jalan Rumbia, yang sudah ditambal oleh Pemprov Lampung, Presiden Jokowi beserta rombongan malah menyusuri jalan di Seputih Raman.

Menurut wartawan lokal, jarak dari Jalan Rumbia ke Seputih Raman sekitar 50 menit perjalanan.

Ruas jalan itu beberapa kali viral di sosial media, ketika sebuah video menampilkan sopir truk yang protes kepada gubernur karena truknya mengalami patah as ketika melintas; dan saat seorang ibu mincing dan berkubang di tengah jalan.

Warga Rumbia mengatakan kerusakan jalan Rumbia sudah terjadi bertahun-tahun, "sudah beberapa periode belum ada pembenahan".

"Ada [perbaikan] swadaya masyarakat untuk nambal jalan. Kadang ada bantuan dari pabrik-pabrik kasih batu, nanti masyarakat yang nyusun di jalan," kata Damar, warga Rumbia.

Dia dan warga-warga lainnya berharap kehadiran presiden membuat jalan-jalan di daerahnya "bisa lebih bagus".

Seperti halnya di Lampung Selatan, Prmprov Lampung juga sempat memperbaiki Jalan Rumbia ini sebelum kedatangan presiden.

Jalan ditimbun dengan batu kerikil, sebelum nantinya akan diperbaiki dengan rigid beton yang menelan anggaran hingga Rp50 miliar untuk tujuh kilometer jalan.

Jalan diperbaiki jelang kunjungan

Sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung tampak dalam proses perbaikan, pada awal Mei lalu, menjelang rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah berjuluk Gerbang Sumatra itu - meski sebagian warga Lampung mengatakan tidak semua jalan rusak diperbaiki.

Beberapa hari ini, kendaraan berat yang melelehkan dan meratakan aspal tampak mondar-mandir di ruas Jalan Kota Gajah - Sadewa, Lampung.

Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, melaporkan telah memeriksa jalan rusak di sana bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan pejabat daerah lainnya.

"Meninjau dan melihat langsung persiapan di lokasi yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo," tulis Musa dalam akun Facebooknya, Senin (01/05).

Unggahan ini pun banjir komentar.

Sebagian mengapresiasi perbaikan jalan dilakukan menjelang kedatangan Presiden Jokowi, tapi tak sedikit yang menyebutnya sebagai "kepanikan" pejabat pemerintah Lampung.

"Kenapa harus viral dan Jokowi mau datang, baru ditinjau Pak?"

"Tidak usah dibangun Pak… Kami sudah nyaman dengan jalan seperti ini."

"Ini juga perlu perhatian Pak. Jalan Liman Benawi, Trimurjo, Lamteng (Lampung Tengah). Dari tahun 1936 nggak ada perhatian," tulis Yeti Widyaningsih sambil memasang foto jalanan yang rusak.

Sugianto, seorang warga Lampung, berbicara kepada wartawan Robertus Bejo yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Ia mengaku pesimistis kehadiran Jokowi akan disambut perbaikan jalan sampai pelosok.

"Kalau di seluruh tempat, nggak. Tapi kalau di titik-titik yang ingin dilalui [Presiden Jokowi], mungkin di situ ada perbaikan," kata Sugianto.

Ia berharap ke depannya, Pemprov Lampung memiliki prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

"Jadi memberikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang memang lebih riil. Selama ini kita nggak tahu, pemprov mengakunya tidak memiliki anggaran yang cukup untukinfrastruktur dari 2020 - 2022," tambah Sugianto.

Dalam satu artikel, BBC Indonesia pernah menurunkan laporan tentang jalan rusak di Lampung yang diperkirakan mencapai 7.000 kilometer atau setara lima kali pulang-pergi perjalanan Jakarta-Surabaya.

Kata Fahrizal, perbaikan jalan ini pun bukan dilakukan mendadak.

"Kita kan punya anggaran perbaikan jalan antara Rp600 miliar - Rp700 miliar. Itu sudah masuk di APBD, sudah disetujui oleh dewan terhormat bulan Desember awal," kata Fahrizal.

Perbaikan jalan baru dilakukan beberapa hari belakangan ini karena terpotong waktunya dengan "cuti lebaran".

"Sebetulnya, mereka [kontraktor] sudah bisa bekerja di awal Ramadhan, tetapi bagi rekanan itu, mereka akan mulai setelah lebaran," kata Fahrizal.

Sejauh ini pihak Pemprov Lampung masih belum mengetahui waktu pasti kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah yang disebut Gerbang Sumatra.

"Kalau presiden mau lihat, kita harus siap. Apa pun," jelas Fahrizal merujuk pada pembangunan infrastruktur di Lampung.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi Lampung setelah wilayah ini mendapat kritik dari seorang warganet, Bima Yudho.

Presiden Jokowi, kata Basuki, rencananya akan berkunjung untuk memantau infrastruktur Lampung pada Rabu (03/05). Namun belakangan, pihak Istana menyatakan kunjungan ini ditunda.

Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat pemerintah daerah di Lampung.

"Dari info yang saya dapat, Presiden Joko Widodo akan datang hari Jumat ke Rumbia naik motor. Saya Inshaallah akan dampingi Presiden," kata Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, seperti dilansir dari Kompas, Rabu (03/05).

"Ini menjadi satu tamparan yang cukup menyakitkan bagi kinerja Provinsi Lampung dalam hal pembangunan infrastruktur… Dengan cara seperti ini masyarakat [baru] bisa mendapatkan solusi," kata Dedy.

Bagi masyarakat, lanjut Dedy, kunjungan Presiden Jokowi merupakan "titik cerah" untuk perbaikan infrastruktur yang sudah bermasalah menahun.

"Bagi masyarakat Lampung ini sebagai keberkahan. Tapi ini juga jadi catatan bagi kepemimpinan berikutnya, tidak boleh setengah-setengah di dalam mengelola pembangunan," katanya.

Secara luas, Dedy juga menilai kasus viral Lampung ini bisa menjadi pintu masuk bagi daerah lain untuk mengoreksi kinerja pemerintah dan evaluasi pembangunannya. Musababnya, Lampung bukan satu-satunya provinsi yang memiliki persoalan dalam pembangunan seperti jalan berlubang.

"Kita ingin secara nasional ini dikelola secara terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah nasional, provinsi, kabupaten harus berkolaborasi step by step memetakan jalan yang kondisinya rusak.

Jadi jangan sampai daerah itu mikirin sendiri-sendiri," lanjut Dedy.

Berat di belanja pegawai

Provinsi Lampung tampak tidak main-main soal penggunaan APBD. Awal tahun ini, Lampung mendapat penghargaan karena juara menjadi provinsi paling tinggi se-Indonesia yang menyerap APBD untuk tahun anggaran 2022. Realisasi anggarannya mencapai 97.25%.

Namun, sebagian besar anggaran ini atau 37% digunakan untuk belanja pegawai (Rp10,75 triliun). Alokasinya untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, pensiun, hingga kompensasi lainnya untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Di sisi lain, pos anggaran untuk belanja modal yang meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jembatan dan aset tatap lainnya hanya sekitar Rp4,28 triliun atau 14,75%.

Provinsi Lampung menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir setelah seorang warganya yang sekarang tinggal di Australia, Bima Yudho menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur.

Setelah kritik ini viral, Bima Yudho kemudian dipolisikan. Keluarganya pun ia sebut sempat mendapat intimidasi. Tapi kemudian, polisi menghentikan kasusnya karena tidak memenuhi unsur pidana.

Wartawan Robertus Bejo di Lampung berkontribusi dalam artikel ini.