Kasus Korupsi Dana Perjalanan Dinas, Mantan Sekda Maluku Barat Daya Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara

AMBON, KOMPAS.com- Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya Alfonsius Siamloy dituntut 7 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dalam kasus korupsi dana perjalanan dinas.

"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU Asmin Hamja dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Maluku Barat Daya Pastikan Bakal Ada 291 TPS

Dilakukan saat berstatus Sekda

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hal memberatkan karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Perbuatan terdakwa membuat negara khususnya di Kabupaten MBD mengalami kerugian Rp1,3 miliar lebih, terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, dan perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan karena berstatus sebagai Sekda aktif," ujar JPU.

Baca juga: Sekda Maluku Barat Daya Jadi Tersangka Korupsi Biaya Perjalanan Dinas Rp 1,5 Miliar

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan, dan memiliki tanggungan anak serta istri.

Kepentingan pribadi

Tahun anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Setda Kabupaten MBD mendapat alokasi dana perjalanan dinas yang terealisasi sebesar Rp 10 miliar lebih.

Tahun 2018, anggaran perjalanan dinas pada pos Setda sebesar Rp 11 miliar.

JPU menyatakan, sesuai mekanisme pencairan dana maka saksi Johanes Zakarias selaku bendahara mengajukan surat permintaan pembayaran kepada terdakwa Alfonsius Siamiloy selaku pengguna anggaran.

Kemudian berdasarkan surat permintaan pembayaran, saksi menerbitkan surat perintah membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten MBD.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Maluku Barat Daya Pastikan Bakal Ada 291 TPS

Setelah verifikasi pihak BPKAD dan semua kelengkapan administrasi telah terpenuhi BPKAD lalu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas pada pos Setda dicairkan ke rekening kas Setda oleh BPDM cabang MBD.

Dana perjalanan dinas pada pos Setda tahun 2017 kemudian dicairkan Rp 10,7 juta, sedangkan untuk tahun anggaran 2018, dana perjalanan dinas Setda dicairkan Rp 11.768.000.000.

Namun di tahun 2017, setelah saksi Johanes Zakarias melakukan pencairan dana, saksi menyimpannya pada kas Setda dan tidak membayarkannya kepada pelaku perjalanan dinas.

Bahkan, sebagian dana malah diminta oleh terdakwa Alfonsius Siamiloy bukan sebagai pembayaran perjalanan dinas terdakwa, namun dipakai untuk kepentingan pribadi

Sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa.

Sumber: Antara