Jokowi dengar Curhat dan Bagikan Rp 1 Juta ke Sejumlah Nelayan di Maros

Janji Jokowi 

Sementara, Perwakilan Nelayan Desa Pajukukang, Tasmin Hamliong mengungkapkan ada 3 aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan yang dialami nelayan selama ini.

Pertama, kata dia, menyampaikan permasalahan terkait pelayanan surat persetujuan berlayar yang sejak Oktober 2021 itu dinonaktifkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Maros.

"Sejak itu kami follow up tapi tidak ada kejelasan dan alhamdulillah hal kecil seperti ini kami sampaikan langsung ke Pak Jokowi sebagai bahan evaluasi untuk jajaran terkait. Alhamdulliah Pak Jokowi menerima dan berjanji selama 1 minggu ini akan menyelesaikannya," ujar dia.

Kemudian, yang kedua soal Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Bonto Bahari Kabapaten Maros yang sejak 2012 diresmikan namun hingga hari ini belum dirampungkan, padahal sudah menelan biaya puluhan miliar.

"Artinya, sampai sekarang PPI Bonto Bahari belum dioperasikan oleh nelayan karena ada beberapa kendala yang tidak memadai termasuk fasilitas dan pemecah ombaknya tidak ada. Hal itu kami minta ke presiden untuk dikucurkan anggaran agar segera dilakukan pembenahan supaya bisa beroperasi kembali sebagaimana pelabuhan yang berstandar nasional," ujar dia.

Ketiga, lanjut Tasmin, terkait konflik antara nelayan Desa Pajukukang Maros dan nelayan Pulau Kodingareng Makassar.

Baca juga: Stok Minyak Goreng di Maros Kurang, Jokowi Janji Kirim Minyak Goreng

Konflik itu terjadi sejak 2014 namun hingga saat ini belum ada penyelesaian.

"Sampai hari ini, kalau nelayan kita menangkap ikan di sana pasti diusir, kami tidak tahu apa alasan mereka mengusir kami, yang jelas ketika nelayan kita melingkar ke sana, nelayan Kodingareng itu berkumpul di kapal kami dan menjarah hasil tangkapan kita, bahkan nelayan kita diusir dengan cara dilempari bantu dan bom molotov," terang dia.

Akibat konflik itu, nelayan Desa Pajukukang tak berani mencari ikan di Makassar dan memilih ke Pulau Kalimantan dan Luwuk Banggai (Sulteng).

"Sehingga sampai sekarang kita tidak berani melaut di sana karena belum ada perjanjian secara tertulis. Kami pun kemarin melapor ke dinas terkait tapi sampai saat ini penangannya belum ada. Makanya dengan kehadiran Pak Jomowi hal kecil seperti itu kami sampaikan supaya jadi bahan evuluasi untuk dinas terkait," ujar dia.