Jokowi dengar Curhat dan Bagikan Rp 1 Juta ke Sejumlah Nelayan di Maros

MAROS, KOMPAS.com - Presiden Jokowi disambut antusias warga Kampung Nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3/2023).

Setibanya di kampung nelayan, Jokowi langsung menyapa dan langsung membagikan baju dan sembako kepada masyarakat yang sejak siang telah memadati ruas jalan setapak Desa Pajukukang.

Dalam kunjungannya, ia tampak ditemani sang istri Iriana Jokowi serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Maros Chaidir Syam.

Jokowi juga menyambangi dan melihat beberapa produk yang ditampilkan di lapak UMKM warga Desa Pajukukang.

Baca juga: Dapat Bantuan dari Jokowi, Ayu Pedagang Pasar Terong Makassar: Alhamdulillah Sangat Membantu

Setelah itu, ia langsung menghampiri dan berdialog dengan sejumlah perwakilan nelayan di dermaga Panaikang.

Sebanyak 30 perwakilan nelayan yang ditemani berdialog.

Setelah menerima keluhan dan aspirasi nelayan, Ia kemudian memberikan sembako dan uang tunai Rp 1 juta kepada nelayan tersebut.

"Kehadiran kita ini hanya ingin melihat persoalan-persoalan di lapangan yang dialami oleh nelayan, termasuk problem-problem perizinan (surat kapal)," ucap Jokowi, kepada awak media di lokasi, Rabu.

Dia mengaku, akan segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Nelayan Desa Pajukukang dan berjanji segera memberikan solusinya.

Termasuk konflik antara nelayan Desa Pajukukang Maros dan nelayan Pulau Kodingareng Makassar.

"Konflik antar nelayan di beda wilayah juga masih terjadi, kemudian alat tangkap (ikan) juga masih jadi persoalan. Saya kira kita banyak menampung aspirasi mereka dan kita segera diberikan solusinya," tutur dia.

Baca juga: Detik-detik Jokowi Lempar Kaus Bergambar Dirinya Sebelum Masuk ke Depo KA Maros

"Soal izin saya sudah perintahkan langsung, konflik antar nelayan di beda wilayah saya akan sampaikan ke Polda (Sulsel) untuk diberitahu bahwa semua nelayan itu adalah saudara, jangan sampai terjadi gesekan," ujar dia.

Janji Jokowi 

Sementara, Perwakilan Nelayan Desa Pajukukang, Tasmin Hamliong mengungkapkan ada 3 aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan yang dialami nelayan selama ini.

Pertama, kata dia, menyampaikan permasalahan terkait pelayanan surat persetujuan berlayar yang sejak Oktober 2021 itu dinonaktifkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Maros.

"Sejak itu kami follow up tapi tidak ada kejelasan dan alhamdulillah hal kecil seperti ini kami sampaikan langsung ke Pak Jokowi sebagai bahan evaluasi untuk jajaran terkait. Alhamdulliah Pak Jokowi menerima dan berjanji selama 1 minggu ini akan menyelesaikannya," ujar dia.

Kemudian, yang kedua soal Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Bonto Bahari Kabapaten Maros yang sejak 2012 diresmikan namun hingga hari ini belum dirampungkan, padahal sudah menelan biaya puluhan miliar.

"Artinya, sampai sekarang PPI Bonto Bahari belum dioperasikan oleh nelayan karena ada beberapa kendala yang tidak memadai termasuk fasilitas dan pemecah ombaknya tidak ada. Hal itu kami minta ke presiden untuk dikucurkan anggaran agar segera dilakukan pembenahan supaya bisa beroperasi kembali sebagaimana pelabuhan yang berstandar nasional," ujar dia.

Ketiga, lanjut Tasmin, terkait konflik antara nelayan Desa Pajukukang Maros dan nelayan Pulau Kodingareng Makassar.

Baca juga: Stok Minyak Goreng di Maros Kurang, Jokowi Janji Kirim Minyak Goreng

Konflik itu terjadi sejak 2014 namun hingga saat ini belum ada penyelesaian.

"Sampai hari ini, kalau nelayan kita menangkap ikan di sana pasti diusir, kami tidak tahu apa alasan mereka mengusir kami, yang jelas ketika nelayan kita melingkar ke sana, nelayan Kodingareng itu berkumpul di kapal kami dan menjarah hasil tangkapan kita, bahkan nelayan kita diusir dengan cara dilempari bantu dan bom molotov," terang dia.

Akibat konflik itu, nelayan Desa Pajukukang tak berani mencari ikan di Makassar dan memilih ke Pulau Kalimantan dan Luwuk Banggai (Sulteng).

"Sehingga sampai sekarang kita tidak berani melaut di sana karena belum ada perjanjian secara tertulis. Kami pun kemarin melapor ke dinas terkait tapi sampai saat ini penangannya belum ada. Makanya dengan kehadiran Pak Jomowi hal kecil seperti itu kami sampaikan supaya jadi bahan evuluasi untuk dinas terkait," ujar dia.