Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya Masuk RUU Inisiatif Setelah 20 Tahun Menunggu, LBH Apik Dorong DPR RI Segera Sahkan RUU Perlindungan PRT

Kompas.com - 23/03/2023, 12:36 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Setelah mendesak DPR RI selama 20 tahun terakhir, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) resmi masuk RUU Inisiatif.

“Meski masih proses, ini langkap penting karena sejak 20 tahun lalu ini hanya wacana. Dan Perjuangan teman-teman yang mendampingi, NGO, Jala PRT, LBH Apik, dan lainnya, itu sangat membantu untuk mendesak UU ini masuk dalam prioritas legislasi nasional,” kata Pembina LBH Apik Semarang Hotmauli Sidabalok, Kamis (23/3/2023).

Lebih serius, LBH Apik Semarang meminta DPR RI agar segera mengesahkan RUU PPRT, tersebut mengingat banyaknya PRT di Indonesia yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya karena tak adanya payung hukum.

Baca juga: Lagi, PRT Asal Indonesia Jadi Korban Kekerasan di Singapura, Disiam Air Panas, Disetrika, dan Dipukul Besi

As soon as possible, disahkan menjadi undang-undang. Ini penting juga, ada data 2.300-an PRT kita mengalami kekerasan ekonomi maupun fisik dan seksual. Itu yang didampingi pendamping advokasi PRT se-Indonesi sampai 2022,” ujar perempuan yang juga Dosen Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata itu.

Ia menilai keputusan DPR RI memasukkan RUU PPRT sebagai inisiatif sebagai kepentingan baik menjelang 2024. Pihaknya mengapresiasi keputusan pengambil kebijakan yang akhirnya memenuhi desakan perlindungan PRT.

Pasalnya menurutnya, selama ini kita sudah biasa hidup dengan PRT. Di Indonesia terdapat sekitar ada 4,2 juta PRT yang memerlukan perhatian pemerintah. Karena selama ini penggajian, penghargaan hanya tergantung pada kuasa pemberi kerja.

“Itulah kenapa pemerintah perlu melindungi mereka. Karena Seperti kita tahu, umumnya level Pendidikan mereka bukan sarjana, di bawah itu. Mereka lemah dalam bernegosisasi. Di situlah pemerintah perlu hadir, untuk menegaskan pasal 28 UU 45 bila pemerintah wajib melindungi HAM,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya harus terus memantau proses pengesahan karena mempertimbangkan pembuat undang-undang masih masyarakat patriarkal.

“Kekerasan perempuan di masyarakat patriarkal, itu biasanya takut diungkapkan. Jadi barangkali data 2.300 itu hanya puncaknya. Masih banyak yang belum terungkap. Itu sudah cukup menampar pemerintah bahwa memang ada kekerasan kepada PRT,” bebernya.

Ia menilai, umumnya para penguasa itu menganggap pekerjaan PRT yang biasanya dilakukan perempuan sebagai pekerjaan tidak penting.

“Maka kita harus mengawal agar hal itu tepat diatur untuk melindungi PRT. Jadi dalam proses pun harus dikawal,” lanjutnya.

“Ini baru yang terlaporkan ibarat pucuk gunung es gitu ya. Tapi inilah fakta yang terjadi. Jadi pemerintah harus melihat isu ini sebagai sesuatu yang penting meski entah menjadi prioritas nomor berapa,” tandasnya.

Baca juga: Koalisi Sipil: Kita Menambah PRT Korban Kekerasan jika RUU PPRT Ditunda Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak yang Dijual Ibu Kandung Rp 100.000, Korban Pemerkosaan Kakaknya

Anak yang Dijual Ibu Kandung Rp 100.000, Korban Pemerkosaan Kakaknya

Regional
Kronologi Ibu di LampungTewas Tersengat Listrik Jerat Babi Hutan, Polisi Ungkap Kondisinya

Kronologi Ibu di LampungTewas Tersengat Listrik Jerat Babi Hutan, Polisi Ungkap Kondisinya

Regional
KM Bukit Raya Terbakar Saat Masuk Muara Jungkat Kalbar, Pelni: Sudah Mulai Padam

KM Bukit Raya Terbakar Saat Masuk Muara Jungkat Kalbar, Pelni: Sudah Mulai Padam

Regional
Dibutuhkan 48 Tenaga Panwaslu di Bawaslu Kota Semarang, Ini Syaratnya

Dibutuhkan 48 Tenaga Panwaslu di Bawaslu Kota Semarang, Ini Syaratnya

Regional
Pilkada Sumsel, Holda Jadi Perempuan Pertama yang Ambil Formulir di Demokrat

Pilkada Sumsel, Holda Jadi Perempuan Pertama yang Ambil Formulir di Demokrat

Regional
Di Balik Video Viral Kebocoran Pipa Gas di Indramayu

Di Balik Video Viral Kebocoran Pipa Gas di Indramayu

Regional
Bocah Perempuan 15 Tahun Laporkan Sang Ibu ke Polisi karena Dijual ke Laki-laki Hidung Belang

Bocah Perempuan 15 Tahun Laporkan Sang Ibu ke Polisi karena Dijual ke Laki-laki Hidung Belang

Regional
Waduk Pondok Ngawi: Daya Tarik, Aktivitas, dan Rute

Waduk Pondok Ngawi: Daya Tarik, Aktivitas, dan Rute

Regional
Nostalgia Bandung Tempo Dulu, Jalan Braga Bakal Ditutup untuk Kendaraan di Akhir Pekan

Nostalgia Bandung Tempo Dulu, Jalan Braga Bakal Ditutup untuk Kendaraan di Akhir Pekan

Regional
Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Kamis 25 April 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Kamis 25 April 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Ringan

Regional
Siswi SMP di Demak Dipaksa Hubungan Badan dengan Pacar, lalu Diperkosa 3 Orang Bergiliran

Siswi SMP di Demak Dipaksa Hubungan Badan dengan Pacar, lalu Diperkosa 3 Orang Bergiliran

Regional
Tim SAR Cari Penumpang yang Jatuh dari KMP Reinna di Perairan Lampung

Tim SAR Cari Penumpang yang Jatuh dari KMP Reinna di Perairan Lampung

Regional
Seorang Perempuan Tewas Tersengat Listrik Jerat Babi Hutan

Seorang Perempuan Tewas Tersengat Listrik Jerat Babi Hutan

Regional
Lapak Pigura di Kota Serang Mulai Banjir Pesanan Foto Prabowo-Gibran

Lapak Pigura di Kota Serang Mulai Banjir Pesanan Foto Prabowo-Gibran

Regional
Cerita Petani di Sumbawa Menangis Harga Jagung Anjlok Rp 2.900 Per Kilogram

Cerita Petani di Sumbawa Menangis Harga Jagung Anjlok Rp 2.900 Per Kilogram

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com