Jokowi Tegaskan Aturan Larangan Ekspor Bauksit Resmi Berlaku Juni 2023: Kita Harus Berkembang

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Balikpapan, dirinya sekaligus menyampaikan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang baru, yakni resmi melarang ekspor biji bauksit terhitung Juni 2023.

Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya ketika membuka Muktamar ke-XVIII Pemudah Muhammadiyah di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome kota Balikpapan, Rabu (21/2/2023).

Baca juga: Dihadiri Jokowi, Ketum APPSI Beberkan Topik Bahasan Rakernas, DBH, hingga Nasib Honorer

"Kita sekarang memang negara berkembang tapi keinginan untuk menjadi negara maju itu harus. Sehingga kita harus memiliki produk atau barang yang negara lain harus tergantung dengan kita, dan bahan-bahan mentahnya semua ada di negara kita," kata Jokowi

Ia menyampaikan, bahwa kebutuhan isi baterai mobil listrik, nantinya akan menjadi ekosistem besar dari produsen mobil listrik.

"Kita semua punya, seperti nikel, tembaga, timah dan bauksit kita memiliki, jadi semua komponen mobil listrik itu ada di Indonesia," terangnya.

Maka hal yang diperlukan, kata Jokowi adalah bagaimana mengintegrasikan sumberdaya nikel yang ada di Sulawesi, kemudian tembaga yang ada di Sumbawa dan di Papua, timah yang ada di Bangka Belitung, serta bauksit yang ada di Kalimantan Barat dan di kepulauan Riau.

"Jangan sampai kita beratus-ratus tahun sejak zaman VOC yang kita ekspor itu hanya bahan mentah, selalu low material. Sehingga nilai tambahnya itu kita tidak punya," terangnya.

Dia mengambil contoh seperti halnya nikel yang sudah di stop ekspor bahan mentahnya di tahun 2020.

Baca juga: Jokowi Sebut Nama Capres di Harlah PPP, Demokrat: Artinya Wacana Penundaan Pemilu Gugur

Sebelumnya, nilai yang diperoleh dari ekspor nikel itu hanya sebesar Rp 17 triliun, tapi di tahun 2022 ekspor Indonesia sudah mencapai Rp 450 triliun. Serta negara juga mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dan pajak karyawan, dari PNBP, dari bea ekspor, dan juga dari royalti.

Selanjutnya, contoh lain adalah bauksit, dimana Indonesia adalah eksportir nomor 3 bahan mentah bauksit di dunia. Sedangkan kita eksportir panel surya menduduki urutan 30 dunia, padahal bahannya ada di Indonesia.

Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) atau Cina merupakan eksportir nomor 18 bahan mentah bauksit, tapi untuk eksportir panel surya menduduki urutan pertama.

"Apakah kita mau terus-terusan begitu.

Tapi kita masih ada satu persoalan, ketika kita menyetop ekspor nikel tersebut kita digugat di WTO oleh uni Eropa. Namun kalau kita digugat kemudian kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan bisa menjadi negara maju," tegas Jokowi.