Walhi Aceh: Kaji Ulang Izin di Kawasan Hutan, jika Ingin Atasi Banjir

ACEH UTARA, KOMPAS.com- Direktur Esekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Ahmad Solihin mendorong pemerintah di Aceh untuk mengkaji ulang seluruh perizinan usaha yang berada dalam kawasan hutan.

Hal itu dinilai penting untuk mengatasi akar masalah penyebab banjir yang terjadi setiap tahun seperti di Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Pidie.

“Review ulang izin yang ada di kawasan hutan, baik itu izin tambang, energi, perkebunan dan lain sebagainya. Di sini titik simpul utama untuk mengatasi banjir di Aceh,” katanya per telepon, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Menelusuri Lokasi Banjir Terparah di Aceh Utara

Dia menyebutkan, banjir terjadi di Aceh karena kawasan hutan terus berkurang dari tahun ke tahun.

“Penting juga penertiban illegal logging di kawasan hutan Aceh,” katanya.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Aceh sudah membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Aceh.

ANTARA FOTO/RAHMAD Seorang anak menuntut sepedanya di tengah banjir yang melanda Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara, Aceh, Senin (23/1/2023). Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, hujan deras yang mengguyur Aceh Utara dalam dua hari terakhir mengakibatkan tujuh kecamatan di Aceh Utara terendam banjir dan sebanyak 11.202 jiwa warga terdampak banjir serta 420 jiwa mengungsi.

Namun, dewan ini baru menggagas master plan untuk area Krueng (sungai) Kereuto, Kabupaten Aceh Utara. Dia menyarankan perlu master plan terpadu untuk kawasan sungai di seluruh Aceh.

“Jadi perlu penanganan komprehensif, agar banjir bisa benar-benar tidak terjadi lagi. Bukan sebatas membuat tanggul untuk sungai. Ini sifatnya sementara saja,” pungkasnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Banjir Aceh Utara, Relawan Mulai Jangkau Daerah Terisolasi

Sebelumnya diberitakan, banjir merendam sejumlah daerah di Aceh seperti Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Kabupaten Aceh Tamiang.