Tuntut Pembayaran TPP, Nakes di Ternate 2 Hari Boikot IGD RSUD

TERNATE, KOMPAS.com – Selama dua hari berturut-turut atau sejak Sabtu (21/1/2023) hingga Minggu (22/1/2023), pintu masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Dr Chasan Boesoerie Ternate, Maluku Utara dipalang oleh puluhan tenaga kesehatan setempat.

Massa aksi yang rata-rata aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut menuntut pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) mereka yang kabarnya sudah 15 bulan belum dibayarkan pihak rumah sakit.

Massa aksi duduk di IGD hingga menyebabkan pasien tak bisa melewati pintu utama.

Mereka juga membawa spanduk dan pamflet yang beberapa diantaranya bertuliskan "segera bayar TPP Nakes RS CB serta copot jabatan direksi RSUD CB sekarang juga".

Baca juga: Belum Booster, Pencairan TPP Pegawai Pemkot Solo Terancam Ditunda

Pamflet lainnya bertuliskan, "Pendapatan RSUD CB diduga kuat dirampok, dicuri, dimakan, dimasukan dalam popoji (saku)".

Tak sampai disitu, massa aksi juga sempat melakukan aksi di rumah dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate.

Menanggapi ini, juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Rahwan K Suamba yang dihubungi Kompas.com, Senin (23/1/2023) menjelaskan, bahwa tuntutan dari tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesorie Ternate selama ini hanya dua.

Pertama yaitu pembayaran TPP yang menurut mereka 15 bulan, tetapi data manajemen rumah sakit hanya 12 bulan.

Rahwan mengaku, rumah sakit kesulitan untuk membayar TPP karena kerap merugi. Namun, karena sudah ada tuntutan dari nakes, Rahwan mengatakan, Pemprov Maluku Utara akan mencari solusi.

Salah satu solusinya yaitu pembayaran TPP dipindahtangankan dari RSUD di bawah BLU menjadi tangungjawab Pemprov Maluku Utara.

Dengan demikian pembayarannya akan dilakukan Pemprov Malut melalui Dinas Kesehatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2023.

“Untuk bayar utang tersebut, langkah lainnya yang pernah ingin diambil yaitu melakukan pinjaman, namun ada plus minus, maka atas dasar hasih rapat dengan Gubernur, Sekda , Keuangan, Inspktorat dan Humas diputuskan bahwa pemerintah siap bayar TPP,” kata Rahwan.

Baca juga: Benteng Oranje, Hadiah Sultan Ternate yang Jadi Benteng VOC Pertama di Indonesia

Adapun skema pembayarannya yaitu pembayaran pertama dibayar tiga bulan, dengan ketentuan dua bulan bayar utang, dan satu bulan Januari TPP normal.

“Jadi bayarnya nanti Februari 2023, kemudian untuk sisa bulannya, karena APBD sudah disusun maka dibayarkan setelah APBD Perubahan,” ujar Rahwan.

Dia berharap kepada tenaga kesehatan agar dapat menahan diri setelah adanya solusi dari Pemprov Maluku Utara untuk pembayaran TPP. Ia juga mengajak sama-sama mengawal hingga Februari nanti sesuai janji pemerintah.