Evaluasi Akselerasi Pembangunan Sektor Pariwisata di Danau Toba

Karena seperti kata Sekjen PBB asal Portugal, Antonio Guterres, "It's widely recognized that there is no peace without development and no development without peace; it is also true that there is no peace and sustainable development without respect for human rights".

Bahkan, "Sustainable development requires human ingenuity. People are the most important resource", kata penerima penghargaan Nobel , Prof Dan Shechtman.

Artinya, percepatan pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba semestinya tidak hanya untuk kepentingan "gagahan" pemerintah pusat atau tokoh besar Danau Toba yang ada di pusat, tapi yang lebih penting adalah untuk peningkatan kapasitas masyarakat setempat di segala bidang.

Karena itu, strategi pembangunannya harus sejalan dengan kepentingan riil masyarakat setempat di satu sisi dan cara-cara implementasinya harus menghormati harga diri serta kehormatan masyarakat setempat di sisi lain.

Jadi strategi yang sangat "Jakarta sentris" hampir bisa dipastikan akan mengalami resistensi di akar rumput, seperti yang marak terjadi belakangan di Danau Toba.

Begitu pula dengan cara-cara opresif. Cara-cara yang menegasikan hak asasi manusia dan mengabaikan harga diri masyarakat lokal akan berbuah buruk untuk proyek besar pariwisata Danau Toba di masa mendatang.

Pendeknya, menurut hemat saya, dari perkembangan percepatan pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba yang diklasifikasi oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi super prioritas, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali visi misi, motivasi, strategi, dan cara-cara yang telah ditempuh selama ini di wilayah seputar Danau Toba dan Danau Toba sendiri.

Pengutamaan pada sisi Danau Toba sebagai destinasi berkategori "special interest" ketimbang sebagai "mass tourism" harus benar-benar diwujudkan sampai ke level teknis.

Karena membangun sektor pariwisata berkelanjutan di Danau Toba harus bermakna memproteksi Danau Toba dengan segala yang melingkupinya, mulai dari lingkungan fisiknya (hutan), lingkungan sosial budayanya (institusi dan pranata sosial budaya), beserta dengan segala kepentingan ekonomi politik dari manusia-manusianya.

Dan itulah nampaknya yang terjadi hari ini. Agresifitas pembangunan fisik dan infrastruktur penopang sektor pariwisata di Danau Toba justru berpotensi membuat lingkungan semakin memburuk, menciptakan ketidakstabilan sosial budaya dan ekonomi, serta mengganggu harga diri dan kehormatan masyarakat lokal di Danau Toba.

Padahal isu adat dan harga diri merupakan salah satu isu sensitif di Tanah Batak. Karena itu, akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba perlu dievaluasi secara komprehensif.

Hanya dengan demikian maka aspek berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bisa terwujud.

Jika itu bisa dijalankan dengan baik, maka barulah segala kekayaan dan keindahan alam Indonesia bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Karena secara faktual, Indonesia nyatanya memiliki begitu banyak sumber daya pariwsata seperti Danau Toba, misalnya Danau Maninjau dan Singkarak di Sumbar atau Danau Dua Warna di Indonesia Timur dan banyak lagi.

Tapi karena Danau Toba adalah destinasi yang dipilih sebagai destinasi super prioritas, maka akan lebih bagus jika akselerasi pembangunan pariwisata di Danau Toba berhasil dari segala sisi, terutama dari sisi pembangunan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi model bagi pembangunan dan pengelolaan destinasi pariwisata danau di daerah lain di waktu mendatang. Semoga.