Evaluasi Akselerasi Pembangunan Sektor Pariwisata di Danau Toba

INDONESIA tidak hanya memerlukan sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menopang dinamika positif perekonomian nasional di tengah imbas negatif pandemik dan resesi global, di antaranya dari sektor pariwisata, tapi juga harus berani memastikan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut haruslah berkelanjutan.

Penekanan ini sangat perlu saya sampaikan, karena sejak beberapa tahun belakangan, saya menyaksikan bagaimana pemerintah pusat dan daerah secara terang-terangan mempertontonkan bentuk nyata dari ambisi menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor pariwisata di Danau Toba, tapi melupakan sisi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Tidak ada yang salah dengan ambisi untuk menemukan dan mengkreasi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia termasuk sektor pariwisata di Danau Toba tersebut.

Yang menjadi masalah adalah bahwa jika pemerintah menganggap realisasi dari ambisi tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan rezim hari ini semata, agar pemerintahan pada periode ini memiliki performa baik secara ekonomi.

Walhasil, pemerintah pusat memaksakan akselerasi segala kebutuhan sektor pariwisata di Danau Toba tanpa memikirkan imbasnya kepada Danau Toba di satu sisi dan kepada kebutuhan generasi-generasi selanjutnya atas eksistensi Danau Toba di sisi lain.

Dengan kata lain, pemerintah berusaha "merijimentasi" pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba untuk kepentingan jangka pendek yang sifatnya sangat politis.

Karena motivasi yang sangat dangkal tersebut, keluhan demi keluhan publik mulai mengemuka karena masifnya aksi-aksi kurang toleran pemerintah pusat dan daerah terhadap segala sesuatu yang tidak terkait dengan sektor pariwisata di Danau Toba.

Atas nama akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata (amenitas), penggusuran paksa dilakukan, eksistensi hutan lindung dan komunitas adat dipinggirkan, dan sumber-sumber penghidupan masyarakat lokal yang dianggap tidak sinkron dengan kepentingan sektor pariwisata dieliminasi secara sistematis dan terencana.

Padahal kalau pemerintah, baik pusat maupun daerah, benar-benar menginginkan Danau Toba menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba haruslah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, untuk kebutuhan ekonomi hari ini dan hari-hari selanjutnya di satu sisi serta harus dilakukan dengan cara yang adil dan berperikemanusiaan di sisi lain.

"Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship and strengthen governance," kata Ban Ki-moon, mantan Sekjen PBB.

Jadi akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba haruslah diutamakan untuk kepentingan masyarakat setempat terlebih dahulu.

Segala upaya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata harus sensitif terhadap asas keadilan sosial di satu sisi dan inklusif secara politik di sisi lain.

Yang tak kalah penting juga, harus ramah secara environmental dan dilakukan dengan cara-cara yang menghormati hak dan harga diri serta tradisi masyarakat lokal.

Penggusuran paksa, penegasian hak-hak masyarakat adat, pat gulipat aturan konsesi lahan yang meminimalisasi keberadaan hutan lindung, atau penggunaan cara-cara opresif terhadap masyarakat yang menolak proyek-proyek pariwisata pemerintah, bukanlah cara-cara yang akan membuat sektor pariwisata di Danau Toba menjadi sektor yang berkelanjutan.

Yang akan terjadi nanti justru sebaliknya. Jika gaya berpikir dan cara bertindak pemerintah tetap seperti ini, akan ada suatu waktu nanti di mana linkungan yang rusak dan kelompok-kelompok sosial budaya yang menerima dampak negatif dari ambisi pariwisata pemerintah akan mengalami "backlash" dan membuat semua mimpi indah pemerintah di Danau Toba pada akhirnya gagal berantakan.

Karena seperti kata Sekjen PBB asal Portugal, Antonio Guterres, "It's widely recognized that there is no peace without development and no development without peace; it is also true that there is no peace and sustainable development without respect for human rights".

Bahkan, "Sustainable development requires human ingenuity. People are the most important resource", kata penerima penghargaan Nobel , Prof Dan Shechtman.

Artinya, percepatan pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba semestinya tidak hanya untuk kepentingan "gagahan" pemerintah pusat atau tokoh besar Danau Toba yang ada di pusat, tapi yang lebih penting adalah untuk peningkatan kapasitas masyarakat setempat di segala bidang.

Karena itu, strategi pembangunannya harus sejalan dengan kepentingan riil masyarakat setempat di satu sisi dan cara-cara implementasinya harus menghormati harga diri serta kehormatan masyarakat setempat di sisi lain.

Jadi strategi yang sangat "Jakarta sentris" hampir bisa dipastikan akan mengalami resistensi di akar rumput, seperti yang marak terjadi belakangan di Danau Toba.

Begitu pula dengan cara-cara opresif. Cara-cara yang menegasikan hak asasi manusia dan mengabaikan harga diri masyarakat lokal akan berbuah buruk untuk proyek besar pariwisata Danau Toba di masa mendatang.

Pendeknya, menurut hemat saya, dari perkembangan percepatan pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba yang diklasifikasi oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi super prioritas, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali visi misi, motivasi, strategi, dan cara-cara yang telah ditempuh selama ini di wilayah seputar Danau Toba dan Danau Toba sendiri.

Pengutamaan pada sisi Danau Toba sebagai destinasi berkategori "special interest" ketimbang sebagai "mass tourism" harus benar-benar diwujudkan sampai ke level teknis.

Karena membangun sektor pariwisata berkelanjutan di Danau Toba harus bermakna memproteksi Danau Toba dengan segala yang melingkupinya, mulai dari lingkungan fisiknya (hutan), lingkungan sosial budayanya (institusi dan pranata sosial budaya), beserta dengan segala kepentingan ekonomi politik dari manusia-manusianya.

Dan itulah nampaknya yang terjadi hari ini. Agresifitas pembangunan fisik dan infrastruktur penopang sektor pariwisata di Danau Toba justru berpotensi membuat lingkungan semakin memburuk, menciptakan ketidakstabilan sosial budaya dan ekonomi, serta mengganggu harga diri dan kehormatan masyarakat lokal di Danau Toba.

Padahal isu adat dan harga diri merupakan salah satu isu sensitif di Tanah Batak. Karena itu, akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba perlu dievaluasi secara komprehensif.

Hanya dengan demikian maka aspek berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bisa terwujud.

Jika itu bisa dijalankan dengan baik, maka barulah segala kekayaan dan keindahan alam Indonesia bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Karena secara faktual, Indonesia nyatanya memiliki begitu banyak sumber daya pariwsata seperti Danau Toba, misalnya Danau Maninjau dan Singkarak di Sumbar atau Danau Dua Warna di Indonesia Timur dan banyak lagi.

Tapi karena Danau Toba adalah destinasi yang dipilih sebagai destinasi super prioritas, maka akan lebih bagus jika akselerasi pembangunan pariwisata di Danau Toba berhasil dari segala sisi, terutama dari sisi pembangunan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi model bagi pembangunan dan pengelolaan destinasi pariwisata danau di daerah lain di waktu mendatang. Semoga.