Relokasi Warga Terdampak Abrasi, Pemkot Mataram Segera Bangun Huntara

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menyiapkan hunian sementara (Huntara) untuk warga pesisir Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang terdampak abrasi pantai.

Lokasi huntara rencananya dibangun di lahan yang akan diberikan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 20 are atau 2.000 meter persegi.

"Sudah diserahkan, tetapi penyerahan secara formal belum. Tapi sudah cukup bagi kita sebagai dasar untuk melakukan aksi di lahan yang diberikan seluas 20 are," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, usai meninjau langsung lokasi tanah yang akan dijadikan tempat relokasi, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Relokasi Warga Terdampak Abrasi Pantai, Pemkot Mataram Tunggu Kepastian Lahan dari Pemprov

Mohan menjelaskan, proses pembangunan huntara tidak bisa semerta-merta dilakukan karena banyak yang harus disiapkan.

Seperti tahap perencanaan, mengurus perizinan, administrasi keuangan, membuka akses jalan, jembatan, pengurukan dan lain sebagainya.

"Prosesnya tentu tidak semerta-merta, kita usahakan secepat mungkin untuk mempersiapkan bangunan ini," terang Mohan.

Baca juga: Terdampak Abrasi, 35 KK di Pesisir Kota Mataram Diusulkan Pindah

Dari total 30 unit, Pemkot Mataram akan membangun 17 unit huntara sebagai tahap awal.

Huntara yang akan dibangun mengacu pada bangunan rumah tahan gempa. Satu unit huntara berukuran 4x8 meter persegi.

"Untuk tahap awal prioritas ada 17 KK dulu. Memang yang terdampak 30 KK, cuma saya bilang tadi sama Pak Kadis Perkim prioritas yang 17 dulu, yang mengungsi ini agar mereka segera untuk bisa menempati rumah yang sudah kita siapkan," Kata Mohan.

Saat ini, warga yang rumahnya rusak akibat abrasi pantai masih mengungsi dan menumpang di rumah tetangga dan sanak keluarga mereka.

Mohan menyampaikan terimakasih kepada Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, yang telah merespons cepat dan membantu warga Kota Mataram yang terdampak abrasi dan gelombang pasang.

Mohan juga berharap agar proses hibah tanah yang akan dijadikan lokasi relokasi warga bisa dipercepat supaya memiliki payung hukum dan legalitas dalam pemakaian lahan.