Kasus Dugan Korupsi Gedung Budaya Sumbar, Kejari Segera Tetapkan Tersangka

PADANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi gedung Budaya Sumatera Barat.

Saat ini, Kejari masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dari kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Budaya Sumbar.

"BPKP sedang menghitungnya. Dalam waktu dekat segera keluar hasilnya," kata Kepala Kejari Padang, M Fatria kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Gedung Budaya Sumbar Mangkrak dan akan Dijadikan Hotel Berbintang, Gubernur Mahyeldi: Masih Rencana Mentah

Fatria mengatakan, hingga saat ini sudah ada 42 orang saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi gedung itu.

"Empat orang di antaranya adalah saksi ahli. Jadi sekarang kita tunggu hasil penghitungan kerugian negara untuk proses selanjutnya," kata Fatria.

Fatria mengakui dalam kasus itu pihaknya belum menetapkan tersangka, kendati kasusnya sudah masuk ke dalam tahap penyidikan.

"Untuk tersangka belum. Kita harus cermat dan hati-hati. Kita masih butuh hasil penghitungan kerugian negara. Jadi kita tunggu itu," kata Fatria.

Sebelumnya diberitakan, kasus mangkraknya pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat masuk ke ranah hukum.

Kejaksaan Negeri Padang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor print-01/L.3.10/Fd.I/03/2022 tertanggal 30 Maret 2022.

Kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan di lapangan untuk mencari unsur tindak pidana korupsi.

Dari rangkaian proses penyelidikan yang sudah dimulai sejak 24 Februari 2022 akhirnya tim menyimpulkan dalam kasus tersebut terdapat dugaan unsur pidana.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengerjaan fisik bangunan di proyek gedung kebudayaan lanjutan tahun anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp 31 miliar.

Beberapa penyimpangan yang ditemukan seperti penggunaan bahan material bangunan yang menggunakan produk impor, sehingga tidak sesuai dengan Instruksi Presiden agar menggunakan produk dalam negeri.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Budaya Sumbar, DPRD Minta Kejari Padang Usut Tuntas

Pelaksana menggunakan produk yang diimpor dari luar negeri dengan harga lebih tinggi, padahal ada produk lokal yang kualitasnya sama.

Selain itu, kejaksaan juga menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam tahap lelang dan pengerjaan proyek yang berada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat.

Akibat dari persoalan tersebut sampai sekarang pengerjaan proyek gedung yang sifatnya tahun tunggal menjadi "mangkrak" dan terbengkalai.

Pembangunan gedung tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan putus kontrak pada angka 8,1 persen, sementara pembayaran sudah dicairkan untuk pengerjaan 28 persen dengan nilai Rp 8 miliar.

sudah tangani, sudah bentuk tim khusus dirkrimum, takut melapor