PADANG, KOMPAS.com - Kasus pembangunan Gedung Budaya Padang yang mangkrak kini telah masuk ke ranah hukum dan menjadi sorotan.
Sejak awal, kasus itu telah disorot DPRD Sumbar. Mulai dari mangkraknya pembangunan hingga menjadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sejak awal sudah kita sorot. Pengerjaannya baru 8 persen lebih dan akhirnya mangkrak. Kemudian jadi temuan di BPK," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Kamis (14/4/2022).
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Budaya Sumbar, Kejari Padang Periksa Pengelola Proyek
Menurut Nofrizon, setelah menjadi temuan, DPRD Sumbar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut.
"Setelah itu kasus masuk ke ranah hukum dan diselidiki hingga disidik tim Kejari Padang," kata Nofrizon yang juga salah seorang anggota Pansus LHP BPK tersebut.
Nofrizon berharap kasus tersebut dapat dituntaskan hingga ke akar-akarnya oleh Kejari Padang sehingga terbuka lebar siapa yang bermain dalam kasus itu.
"Kita tidak mau menduga-duga siapa yang bermain di dalamnya. Kita serahkan proses hukumnya kepada Kejari Padang sampai terang benderang," kata Nofrizon.
Nofrizon sangat memberi apresiasi kepada tim Kejari Padang yang cepat merespons kasus itu sehingga sekarang sudah masuk dalam tahap penyidikan.
Ketua Fraksi Gerindra Sumbar Hidayat menyebutkan kasus tersebut telah menjadi sorotan sehingga publik sangat menanti endingnya.
"Kita mendorong agar kasus ini cepat selesai supaya ada kepastian hukumnya," kata Hidayat.
Hidayat menyebutkan kepastian hukum akan memperlihatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Kita akan lihat nantinya secara terang benderang siapa saja yang terlibat di dalamnya," kata Hidayat.
Hidayat juga meminta kasus ini nantinya menjadi efek jera agar proyek strategis lainnya tidak mengalami hal yang serupa.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat secara maraton memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Budaya Sumbar yang mangkrak.
Selasa (12/4/2022) telah dipanggil satu saksi dari pihak perencanaan pembangunan gedung dan kemudian Rabu (13/4/2022) dipanggil lima saksi dari Kelompok Kerja (Pokja).