Korupsi di Banten Rugikan Negara Rp 230 Miliar di 2022, Tertinggi Perkara Kredit Fiktif Bank Banten

SERANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mencatat kerugian negara yang ditimbulkan para koruptor selama tahun 2022 sebanyak Rp 230 miliar. Kerugian tertinggi terjadi pada kasus kredit fiktif di Bank Banten senilai Rp 186 miliar 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten, kerugian negara itu berasal dari 7 perkara Tipikor.

Adapun ketujuh perkara Tipikor yakni pengadaan komputer UNBK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2018 sebesar Rp 8,9 miliar, perkara bank bjb syariah Cabang Tangerang 2013-2016 sebesar Rp 10,9 miliar, perkara korupsi proyek fiktif software di PT IAS tahun 2021 dengan kerugian Rp 8,1 miliar.

Baca juga: Dalami Kasus Gratifikasi Rp 15 Miliar, Kejati Banten Geledah Kantor BPN Lebak

Kemudian perkara penggelapan pajak kendaraan di Samsat Kelapa Dua Tangerang 2021-2022 sebesar Rp 10,8 miliar, perkara gadai fiktif di PT Pegadaian Syariah Cabang Cibeber senilai Rp 2,6 miliar.

Selanjutnya dua perkara lainnya yakni pengadaan beras di Perum Bulog subdrive Serang tahun 2016 dengan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar dan perkara Kredit Fiktif di Bank Banten 2017 senilai Rp 186 miliar.

"Jumlah kerugian negara tahun 2022 sekitar Rp 230 miliar. Kerugian itu ditimbulkan dari tujuh perkara korupsi," kata Leonard usai acara Ekspos Capaian selama tahun 2022 di kantornya. Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Polda Banten Mulai Terapkan ETLE Mobile Gantikan Tilang Manual

Dari jumlah perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara, Leo menyebut, penyidik berhasil mengembalikan kerugian negara Rp 19,4 miliar, serta uang dolar 1.400 dollar AS dan tiga unit kendaraan bermotor.

"Ada 33 perkara korupsi dan ini dapat apresiasi penghargaan dari KPK. Saya bangganya kepada anggota saya atas kerja-kerja cepatnya. Namun yang kita sesalkan segitu banyak kah perkara korupsi di Banten," ujar dia.

Leo mengungkapkan, 33 kasus korupsi di Banten didominasi oleh pelanggaran pada tahapan lelang, pengadaan barang dan jasa.

"Tren rata-rata pengadaan barang dan jasa kita coba dorong pemprov e-catalog sudah mulai. Ya ini bagaimana harus mulai tertib. Kalau pengadaan berjas melalui e-catalog, sudah mengurangi potensi korupsi kolusi dan nepotisme," kata Leo.

Untuk itu, mantan Kapuspen Kejagung RI itu mengharapkan, pada tahun 2023 ada penurunan perkara korupsi di tanah para jawara.

"Tahun depan kita harapkan lebih berubah baik transformasi pembangunan baik unsur pemerintah, terutama pemprov pemkab untuk mulai kerja yang lebih menghilangkan perilaku korupsi kolusi dan nepotisme," tandas Leonard.