Dana Lingkungan Hidup Berkelanjutan Rp 14,52 Triliun, Gubernur Syamsuar Minta Riau Jadi Prioritas Penerima

KOMPAS.com - Gubernur Riau Syamsuar berharap, Riau menjadi salah satu provinsi yang jadi prioritas untuk mendapatkan dana lingkungan hidup berkelanjutan.

Perlu diketahui, pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyiapkan anggaran Rp 14,52 triliun untuk pendanaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Langkah BPDLH untuk menyediakan pendanaan lingkungan hidup berkelanjutan tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya kerusakan lingkungan betul-betul kelihatan dan sangat nyata.

Hal tersebut diamini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022 di Gedung Maramis, Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Kerusakan lingkungan telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya," ucap Presiden dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Baca juga: 3 Jenis Kerusakan Lingkungan dan Cara Penanggulangannya

Di samping itu, kata Jokowi, perubahan iklim dunia telah pula mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang dirasakan, dan kenaikan permukaan air laut.

"Oleh karena itu adanya BPDLH ini harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan yang ril, kegiatan yang nyata, yang berkaitan dengan lingkungan hidup," tegasnya.

Presiden mengungkapkan, saat ini isu lingkungan hidup difokuskan pada dua isu, yaitu pengelolaan sampah dan pengelolaan hutan mangrove.

Pemfokusan itu, kata Jokowi, diperlukan karena sudah terlalu banyak aktivitas yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi mangrove, dan lainnya.

"Inilah saya kira cara kerja yang harus konkret, dampak dari BPDLH itu harus betul-betul bermanfaat," tegasnya lagi.

Gubernur Riau apresiasi pemfokuskan masalah lingkungan

Gubernur Syamsuar yang hadir dalam rakernas tersebut mengapresiasi dua fokus utama yang disampaikan Presiden Jokowi. Apalagi Riau punya banyak hutan mangrove.

"Kami punya mangrove dan juga gambut. Saat ini tidak kurang dari 174 kilometer (km) hutan mangrove rusak di Riau karena Gelombang. Ini tentu perlu penanganan yang baik. Perlu penanaman kembali," ujar Syamsuar.

Lahan mangrove yang rusak, kata  dia, mengakibatkan terjadinya abrasi terutama di daerah pesisir.

"Di Bengkalis, Meranti dan daerah pesisir lainnya, abrasi terjadi luar biasa. Ini kita harapkan jadi prioritas oleh BPDLH," harap Syamsuar.

Baca juga: Gubernur Syamsuar Harapkan UU HKPD Bawa Kesejahteraan bagi Daerah

Ia mengatakan, jika mangrove dan gambut di Riau dapat dijaga dan ditanam kembali, maka akan menghasilkan oksigen. Dengan begitu, tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

"(Oleh karena itu, Riau) juga berpeluang mendapatkan dana melalui carbon trade yang sudah terlaksana seperti di Kalimantan Timur dan Jambi," kata Syamsuar.

Dalam rakernas tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, sampai saat ini dana BPDLH yang sudah terkumpul mencapai 968,6 juta dolar AS atau Rp 14,52 triliun.

Uang tersebut bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global enviroment facility, bank dunia, ford fondation dan sebagainya.

"BPDLH dapat menjembatani hasil Climate Change Conference (COP 27) dan juga dari hasil KTT G20 di Bali," katanya.

Airlangga menjelaskan, pemerintah sejak 2019 telah membentuk BPDLH. Fungsinya sebagai pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan berbagai pihak.

Sebagai informasi, Rakernas BPDLH Tahun 2022 dengan tajuk Penguatan Aksi Bersama untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dilaksanakan selama dua hari.

Selain Presiden Jokowi, Gubernur Riau Syamsuar, Menko Airlangga, hadir juga dalam rakernas tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, gubernur se-Indonesia, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.