"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Bisakah kasus tambang ilegal di Klaten ditindak?

Melihat pola-pola penindakan kasus-kasus tambang ilegal di tanah air yang “adem-adem panas” memang butuh kesungguhan dari semua pihak.

Harusnya tanpa ada perintah Presiden, apalagi keluhan tersebut sudah kadung viral dan saatnya momentum “bersih-bersih” terus digalakkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengusut tuntas kasus pertambangan ilegal termasuk di Klaten.

Jika melibatkan kalangan berbaju hijau, koordinasi dengan pihak POM TNI menjadi sebuah keharusan untuk efektivitas di lapangan.

Pihak Polda Jawa Tengah sudah membantah adanya keterlibatan personel Polri dalam kasus tambang pasir ilegal di Klaten.

Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M Iqbal Alqudusy memastikan tidak ada anggota polisi yang menjadi beking (Tribunnews.com, 29 November 2022).

Polres Klaten pada tanggal 28 November 2022, sudah “menyisir” tiga desa di Kecamatan Kemalang yang diduga menjadi lokasi tambang pasir ilegal.

Tidak ditemukan adanya aktivitas penambangan seperti keberadaan alat berat dan truk pengangkut dan di Desa Tegalmulyo, Tlogowatu dan Sidorejo.

Penindakan pelaku penambangan ilegal memang “susah-susah gampang”, pelaku dan aparat saling kucing-kucingan.

Ketika aparat akan menindak, para pelaku sudah kabur terlebih dulu. Jangankan akan menindak, pelaku yang sudah “terang-terangan” mengaku macam Ismail Bolong saja bisa raib meniru kelakuan Harun Masiku.

Saya jadi teringat dengan pengalaman saat ke Bengkayang, Kalimantan Barat di mana pelaku penambangan ilegal sakti bak mandraguna.

Ketika kasusnya menjadi viral, para pelalu sudah cepat “menghilang”, tetapi jika kasusnya tidak lagi menjadi atensi publik, aksi penggangsiran tambang marak kembali.

Kiranya menjadi pembelajaran dari pengalaman Mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Ito Sumardi yang pernah menjadi Wakil Ketua Satuan Tugas Penambangan Tanpa Izin (PETI) bahwa persoalan tambang ilegal kerap melibatkan polisi secara tersruktur, mulai dari pangkat terbawah hingga perwira. Bahkan melibatkan lembaga dan instansi (Kompas.com, 28/11/2022).

Penambangan ilegal dan pasti tanpa izin selain merusak lingkungan jelas merugikan keuangan negara.

Tidak ada pajak yang ditangguk oleh pemerintah daerah dan pusat. Dana besar yang dihasilkan dari penambangan ilegal hanya masuk “kantung” para oknum.

Sementara warga miskin hanya menikmati “recehan” uang dan residu serta debu tambang pembawa penyakit.

Sampai kapankah “T-rex – T-rex” penambangan ilegal beraksi tanpa henti? Ataukah kita hanya menunggu kerusakan lingkungan dan bencana besar akan datang?

Badannya besar, tangannya kecil
Gigi bertaring, kukunya runcing
Tak makan sayur, makannya daging
Kalau mengaum yang lain langsung mundur
T-rex, T-rex, T-rex itu namanya
T-rex, T-rex, T-rex hidup di zaman purba
Dia termasuk binatang karnivora
Kalau lapar suaranya menggema