"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Pihak Polres Klaten tidak bisa sendirian melakukan penyelidikan di lapangan, butuh koordinasi bersama (Kompas.com, 28/11/2022).

Butuh nyali gede

Melihat pernyataan-pernyataan dari Bupati Klaten, Kapolres Klaten, Wali Kota Solo bahkan Gubernur Jawa Tengah soal adanya pertambangan pasir ilegal di Klaten serta belum ada adanya tindakan dari penegak hukum, harus diakui memang “wujud” backing ini benar-benar “ngeri” dan "gede-gede”.

Terbaru, Ganjar malah meminta bantuan langsung ke Ketua KPK dan Bareskrim Polri agar turun ke Klaten dengan kekuatan penuh bisa memberantas pertambangan pasir ilegal.

Ganjar menganggap pertambangan ilegal bisa ditumpas jika ada penindakan dan edukasi. Penindakan cocok diterapkan untuk mereka yang bandel, sedangkan langkah edukasi tepat untuk mereka yang ingin berubah (Kompas.com, 29/11/2022).

Kasus-kasus pertambangan ilegal di tanah air, seperti halnya pasir di Klaten atau batubara di Kalimantan, nikel dan emas di Sulawesi, atau timah di Bangka Belitung serta tambang-tambang lain yang dicoleng “t-rex”, umumnya memang melibatkan oknum yang bersergam “hijau” atau coklat” di lapangan.

Mereka yang di lapangan bisa leluasa bergerak karena mendapat “perlindungan” dari mereka yang menyandang “bintang” di pundak.

Celoteh mantan personel Polres Samarinda Ismail Bolong yang divideokan mengaku mendapat penghasilan Rp 5 miliar hingga 10 miliar setiap bulannnya dari kegiatan penampungan batubara dari konsesi ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu menjadi wajah “permainan” backing antar backing.

Ismail merasa aman “berjaya” di permainan batubara ilegal karena mengaku telah rutin menyetor Rp 2 miliar setiap bulannya kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Total sudah tiga kali pengiriman atau Rp 6 miliar yang telah dipersembahkan kepada Kabareskrim (Kompas.com, 30/11/2022).

Hanya saja pengakuan bekas Aiptu Ismail Bolong ini “ditarik” lagi dengan alasan dirinya membuat pengakuan tersebut karena tekanan dari bekas Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Karo Paminal DivPropam) Polri, Brigjen Hendra Kurniawan.

Sebaliknya, baik bekas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo maupun Hendra Kurniawan sudah melakukan pemberkasan acara perkara keterlibatan Komjen Agus Andrianto di kasus Ismail Bolong dan laporan tersebut sudah diserahkan ke pimpinan Polri.

Memang ada aura “perang antarbintang” dalam kasus Ismail Bolong mengingat Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan seolah-olah berada di kubu yang berbeda dengan Agus Andrianto.

Terlebih usai mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang membuat Sambo dan Hendra menjadi tersangka dan Agus berada di pihak yang menangani kasus tersebut.

Bersama Wakapolri Komjen Eddy Pramono, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri, Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Wahyu Widada dan Kapusdokkes Irjen Asep Hendradiana, Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskim ditunjuk Kapolri sebagai Tim Khusus untuk mengusut peristiwa penembakan Brigadir Yoshua.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga mengakui adanya isu perang bintang mengingat para petinggi yang berpangkat bintang saling buka kartu truf.

Persoalan tersebut harus diredam dan butuh peran KPK untuk menelusuri pernyataan Ismail Bolong (Kompas.com, 07/11/2022).

Sosok yang menjadi “kunci” terkuaknya kasus pertambangan batubara ilegal yang melibatkan perang “bintang” itu raib entah kemana.

Ismail Bolong yang akan diperiksa Bareskrim memilih kabur duluan sebelum mengungkapkan fakta yang sebenarnya atas kasus yang menjeratnya.