Menteri LHK Minta Pemprov NTT Kaji Ulang Rencana Tarif Rp 3,75 Juta di TN Komodo

Respons Pemprov NTT

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Zeth Sony Libing mengatakan, tarif masuk Rp 3,75 juta untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar tetap berlaku ada pada awal tahun depan. Tarif masuk itu tetap akan dijalankan oleh PT Flobamor, BUMD milik Pemprov NTT.

Menurut Sony, ada dasar hukum tetap untuk pemberlakuan tarif tersebut.

Dasar pertama, kata Sony, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal KSDAE dan Pemerintah Provinsi NTT Nomor PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan Nomor PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Soal PT. Flobamor Kelola TN Komodo, Ini Penjelasan Pemprov NTT

Kemudian, perjanjian kerja sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Komodo dengan PT Flobamor Nomor PKS.1/T.17/TU/REN/2/2022 dan Nomor 01/FLB-PKS/II/202 ko2 tentang Penguatan Fungsi berupa Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Kawasan, dan Pengembangan Wisata Alam di TN Komodo.

Dasar hukum berikutnya, izin usaha yang diberikan oleh KLH kepada PT Flobamor.

"Surat Ibu Menteri Siti Nurbaya kepada Gubernur NTT hanya meminta untuk mengkaji Pergub, bukan merespons MoU, PKS dan izin usaha yang dimiliki PT Flobamor. Karenanya, penetapan tarif masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,7 Juta per orang dan Rp 15 juta per 15 orang tetap diberlakukan pada 1 Januari nanti," jelas Sony saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Baca juga: Dampak Wacana Kenaikan Tiket TN Komodo, Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo Disebut Menurun

Ia menegaskan, surat itu hanya menelaah dan merespons tentang Pergub. Tidak merespona tentang MoU, PKS, dan izin usaha.

Sony menyebut, selama MoU dan PKS serta izin usaha itu masih berlaku, maka PT Flobamor tetap menjalankan usaha bisnis sesuai dengan tiga dasar hukum tadi. Tetap diterapkan tarif itu berdasarkan perhitungan bisnis PT Flobamor.

Terkait pungutan kontribusi dan sistem membership kepada wisatawan memasuki Taman Nasional Komodo melanggar peraturan perundang-undangan, menurut dia, bahwa catatan itu untuk Pergub, bukan terhadap MoU, PKS, dan izin usaha PT Flobamor.

"Jadi Pergub itu kita kaji, lalu menelaah tentang apa yang menjadi catatan, tapi MoU kan ada. Begitu juga PKS. Kecuali, kalau menterinya menyuruh kami mengkaji Mou, PKS, dan izin usaha. Hanya Pergub saja dia soroti," imbuhnya.