Pengamat: Selama Gibran Tidak Beli Mobil Dinas BBM Lagi, Boleh Hapus Anggaran Pengadaan Mobil Listrik

Meski demikian, dalam dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 itu tegas menjelaskan, bahwa kepala daerah perlu memberikan alasan pendukung jika tetap akan menganggarkan pembelian mobil dinas non listrik.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Mobil Listrik untuk Operasional Pemerintah, Pemkot Semarang: Sudah Pesan, Stok Kosong

Artinya, lanjut Thamrin, selama Gibran tidak membeli mobil dinas non listrik atau berbahan bakar minyak (BBM), maka menghapus anggaran mobil bertenaga listrik juga tidak menjadi masalah.

"Sepanjang Wali Kota Gibran tidak menganggarkan mobil dinas non listrik, maka tidak ada alasan untuk mengatakan Gibran menentang inpres tersebut," ujarnya.

Dia melanjutkan, kepala daerah memang punya kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri, namun bukan berarti adanya tindakan insubordinasi atau "pembangkangan".

"Yang tidak diperbolehkan jika nyata-nyata terdapat tindakan insubordinasi atau "pembangkangan" dengan tidak menganggarkan mobil listrik dan sebaliknya tetap menganggarkan pembelian mobil dinas non listrik misalnya," tambahnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Kota Solo, Fristin Intan Sulistyowati | Editor Dita Angga Rusiana)