Pilot Sakit, Pesawat Perintis Tak Bisa Angkut Bantuan Pemerintah untuk Warga Terdampak Longsor di Dataran Tinggi Krayan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Bencana longsor yang melanda Dataran Tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih butuh perhatian.

Suplai bantuan dari Pemerintah Daerah Nunukan, yang seharusnya sudah sampai, justru terkendala pesawat perintis yang tidak terbang.

"Infonya pilot sakit, jadi pesawat pengangkut bantuan tidak terbang. Kemungkinan minggu depan baru ada bantuan datang menurut jadwal pesawat," ujar Camat Krayan Selatan, Oktavianus, dihubungi, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Dataran Tinggi Krayan Longsor, 13 Desa di Perbatasan RI–Malaysia Terisolasi

Kondisi ini mengakibatkan korban harus bersabar dan bertahan lebih lama. Beruntung, kebutuhan pangan di daerah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia ini mencukupi.

Hasil panen sawah dan kebun menjadi jaminan pangan mereka. Hanya saja, untuk suplai BBM dan barang kebutuhan lainnya, seperti minyak goreng, gula, tepung, dan sejenisnya belum bisa terpenuhi.

"Stok BBM sudah menipis juga di Krayan Selatan. Mesin PLTD dibatasi operasi, kalau normalnya 12 jam, mulai kemaren hanya menyala 6 jam. Pelayanan kecamatan stop dan kebutuhan yang mengandalkan listrik off sementara ini," urainya.

Sejauh ini, Dinas PUPR Provinsi Kaltara sudah melakukan peninjauan lokasi. Oktavianus berharap, kunjungan lapangan tersebut akan membawa perubahan dan harapan baru akan pembangunan jalan yang kini runtuh akibat longsor.

Untuk diketahui, jalanan yang runtuh akibat longsor, merupakan akses satu satunya yang menghubungkan Kecamatan Krayan Induk dan Krayan Selatan.

Masyarakat Krayan Selatan, memiliki ketergantungan tinggi terhadap Krayan Induk. Segala kebutuhan disalurkan dari Krayan Induk, sehingga saat jalanan terputus, dembako, BBM dan kebutuhan masyarakat akan menjadi masalah.

Baca juga: Soal Ketersediaan Bahan Pokok, Gubernur Kaltara Minta Warga Krayan Sabar

"Harapan kita jalan yang longsor bisa terhubung kembali. Setiap tahun setidaknya Provinsi bisa melakukan pemeliharaan, atau peningkatan agregat jalan itu. jalanan yang longsor kewenangan Provinsi, tapi dengan adanya musibah begini, warga perbatasan berharap pemerintah Pusat juga memiliki perhatian terhadap masalah yang terjadi," kata Oktavianus.