‘’Kalau Krayan Masih Dianggap Bagian NKRI, Mari Datang Lihat Situasi Langsung’’

NUNUKAN, KOMPAS.com – Aksi blokade jalur perbatasan RI – Malaysia di Long Midang Krayan – Ba’kelalan Serawak Malaysia, masih berlangsung sejak masyarakat Adat Dayak Lundayeh, memulai aksinya pada Selasa (5/7/2022).

Sampai hari ini, masyarakat dataran tinggi Krayan masih belum mendapat penjelasan dan respon dari berbagai stakeholder atas tuntutan mereka.

Camat Krayan Ronny Firdaus mengatakan, sampai hari ini, baru ada respon dari Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP) yang mencoba berkomunikasi dengan warga perbatasan.

‘’Tempo hari ada BNPP melakukan zoom meeting dengan warga kami. BNPP merekomendasikan agar Pemprov Kaltara, yaitu Gubernur Kaltara segera mengambil sikap dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Sarawak agar membuka ruang dan kesempatan terkait perdagangan tradisional yang selama ini berlangsung di Krayan,’’ujarnya, saat dihubungi, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Awal Mula Koperasi Penyuplai Bahan Pokok untuk Warga Krayan Kaltara, Belakangan Diduga Monopoli Harga

Belum ada reaksi nyata dari Pemerintah Kabupaten Nunukan ataupun Pemerintah Provinsi Kaltara atas aksi blokade jalur perbatasan yang memang merupakan urat nadi perekonomian warga perbatasan ini.

Belum ada satupun kunjungan atau kebijakan yang didengar masyarakat, termasuk dari Konsulat Jenderal RI di Serawak untuk memutuskan keberlangsungan perdagangan tradisional yang terhenti sejak Pandemi covid-19.

‘’Masyarakat masih menantikan bagaimana pemerintah merespon ini. Mereka ingin pengambil kebijakan datang langsung melihat kondisi Krayan. Menyaksikan situasinya langsung, bukan hanya mendengar informasi. Pesan mereka adalah mari kita bicarakan persoalan ini di Krayan,’’kata Ronny.

Krayan juga bagian NKRI

Pada dasarnya, warga Krayan sudah sangat lama bersabar, mereka yang termarginalkan dan tinggal dengan segala keterisoliran tidak pernah mengeluh selama perdagangan tradisional bisa berjalan normal seperti sebelum pandemi Covid-19.

Masalah kekurangan pasokan pangan, harga yang teramat mahal karena barang barang didatangkan dengan pesawat, sudah sangat biasa.

‘’Hanya saja, mereka terus bertahan dari gempuran pandemi dan ketika keadaan tersebut dibatasi dengan perdagangan yang dikendalikan koperasi, hal ini membuat warga menjerit karena harga semua kebutuhan semakin tak terjangkau,’’jelas Roni.

Baca juga: Asa Warga Dataran Tinggi Krayan Jelang Dibukanya Pintu Perbatasan RI–Malaysia...

Sebenarnya, Selasa ini DPRD Provinsi Kaltara mengagendakan zoom meeting dan mengundang semua tokoh adat dihadirkan.

Hanya saja, para tokoh adat Agabag sudah komitmen tidak akan merespon apapun yang dibicarakan jarak jauh.

‘’Mereka sudah sangat bosan zoom meeting. Para Ketua Adat mengatakan, mari datang langsung, lihat situasi kami. Kalau mereka (pengambil kebijakan) masih merasa Krayan adalah bagian NKRI, seharusnya datang kemari. Supaya memahami situasi mengapa warga mengambil sikap memblokade jalur perbatasan,’’katanya.