Sejarah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disambut ribuan warga saat berkunjung di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Jumat (2/9/2022).

Warga tampak antusias saat rombongan Presiden Jokowi mendekati Pasar Olilit di Tanimbar Selatan.

Presiden dan Ibu Negara Iriana terlihat melambaikan tangan kepada warga. Serta sempat menerima permintaan foto bersama warga di sekitar Pasar Olilit.

Antusiasme warga terjadi karena hampir 50 tahun lebih tak dikunjungi oleh Presiden. Kawasna tersebut terakhir kali dikunjungi Presiden Soekarno pada tahun 1958.

Baca juga: Ribuan Warga Tanimbar Menyemut Sambut Jokowi, Pj Bupati: Terakhir Dikunjungi Presiden Soekarno Tahun 1958

Sejarah pemerintahan Kepulauan Tanimbar

Dua hari pasca-kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, wilayah Mauluku menjadi salah satu dari delapan provinsi yang kala itu dibentuk di Jakarta.

Padahal saat itu pasukan NICA Belanda masih menguasai Maluku hingga tahun 1949.

Dikutip dari tanimbar.go.id, dari 19 Agustus 1945 hingga 12 Desmeber 195, roda pemerintahan Proivinsi Maluku dipimpin Gubernur Johanes Latuharhary terpaksa dijalankan dari luar wilayah Maluku.

Pertimbangan ini diambil karena pengaruh Belanda yang masih sangat kuat di Maluku.

Walau demikian cikal-bakal pemekaran wilayah mulai dilakukan. Di antaranya penetapan Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, dimana saat itu disebut Daerah Tingkat II (Dati II), kini kabupaten.

Baca juga: Tiba di Saumlaki, Presiden Jokowi dan Iriana Dikalungi Kain Tenun Khas Tanimbar

Di saat bersamaan muncul pergerakan di Maluku Selatan yang ingin merdeka. Dengan proses yang panjang, Maluku Selatan dibubarkan.

Lalu diinisiasi pembentukan Dati UU Maluku Tenggara yang meliputi Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepualaun Babar dan Kepulauan Selatan Daya (Lemola, Kisar, Babar dan sebagainy).

Saat itu diputuskan ibu kota berkedudukan di Tual dengan Bitik Sutan Tjaniago sebagai kepala daerah.

Untuk memberikan dukungan, Gubernur Maluku melakukan kunjungan ke Maluku Tenggara ke Tepa, Saumlaki, Dobo, Tual dan Kisar sejak November hingga awal Desember 1951.

Geladak Kapal KM Kasimbar menjadi saksi pertemuan gubernur dengan para pemuka masyarakat tiap wilayah yang dilaksanakan pada 10 Desember 1951.

Baca juga: Bagikan Bantuan di Pasar Olilit Kepulauan Tanimbar, Jokowi Harap Omzet Pedagang Meningkat