Budi Daya Rumput Laut di Nunukan Hasilkan Limbah Botol Plastik 25 Ton Sekali Panen

Kompas.com - 19/08/2022, 22:28 WIB

NUNUKAN, Kompas.com – Budi daya rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi komoditi paling bergengsi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Harga rumput laut kering bahkan mencapai harga tertinggi Rp 42.000 per Kg.

Sayangnya, harga tinggi belum diikuti jaminan mutu dan antisipasi limbah botol bekas pelampung yang dihasilkan.

Merespons persoalan ini, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan, Irfan mengatakan limbah tersebut, menjadi salah satu faktor pencemaran laut dan berbahaya bagi ekosistem. Hanya saja, Pemkab Nunukan belum memiliki solusi untuk penanggulangan.

"Kita butuh sarana prasarana. Di darat saja kami banyak kendala dan masalahnya cukup komplek. Di laut kami belum bisa menanganinya. Kalau ada ke arah situ, tentu ada perahu, jaring dan fasilitas lainnya,’’ ujar Irfan, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Bank Sampah di Kulon Progo ini Suplai Plastik Kresek untuk Bikin Aspal

Dalam sehari, masyarakat Nunukan menghasilkan sampah rumah tangga sekitar 13 sampai 16 ton. Sementara untuk sampah yang dihasilkan dari botol bekas pelampung rumput laut, lebih banyak di sekitar pesisir. Selain itu ada juga sedikit sampah yang hanyut ke tengah laut.

‘’Kami berharap ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya, dan turut menjaga lingkungan,’’ lanjutnya.

Sejauh ini, Irfan mengakui baru merumuskan formula untuk penanggulangan sampah di pesisir laut. Tahun 2022 ini, ada insentif pengurangan sampah Rp 1,2 miliar yang dialokasikan di sarana prasarana.

"Kita akan turun lapangan, melibatkan para pemulung dan pengelola bank sampah, bagaimana solusi pengurangan sampah di laut. Kita akan terus lakukan sosialisasi dan edukasi,’’ kata Irfan.

Terpisah, Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Nunukan, Suhadi mengakui persoalan sampah di lautan perlu penanganan serius.

Permasalahan rumput laut menjadi hal dilematis. Meski menjadi komoditi andalan yang menyejahterakan masyarakat Nunukan, tapi budi daya ini tidak berizin. Di samping itu, tidak ada pengawasan melekat.

Imbasnya, pembudi daya seakan bebas menambahkan bentangan di jalur-jalur kapal, yang berpotensi memicu konflik sosial dengan bisnis perhubungan.

‘’Masalahnya OSS (online single submision) ada di pusat, dan rekomendasi perizinan ada di provinsi. Kabupaten sudah membuat sebuah pemetaan dan inventarisasi yang dilaporkan sebagai potensi konflik, sumber masalah dan usulan solusi. Tapi itu semua eksekusinya oleh DKP Provinsi. Sayangnya DKP Provinsi selalu PHP (pemberi harapan palsu),’’ keluh Suhadi.

Dari pendataan yang dilakukan DKP Kabupaten Nunukan, para pembudi daya rumput laut, menghasilkan 25 ton limbah botol bekas sekali siklus panen.

Dia mengatakan para pengusaha seharusnya memikirkan sampah yang dihasilkan dari budi daya rumput laut. Sehingga tidak semata berkutat pada kualitas kekeringan dan harga.

Apalagi, sektor rumput laut Nunukan tidak ada keharusan untuk pembayaran retribusi.

‘’Pengusaha rumput laut, sebaiknya berpikir untuk mengalokasikan sebagian keuntungan kecil mereka bagi pembudi daya. Contohnya, memberikan bantuan pelampung HDPE (high-density polyethylene), agar mengurangi limbah botol bekas,’’katanya lagi.

Suhadi juga berharap DKP Provinsi Kaltara dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan terkait hal ini.

Baca juga: Cerita Pelanggan PDAM Nunukan, Pilih Antre di Loket untuk Hindari Biaya Admin Bank Rp 2.000

‘’Sebenarnya kalau perizinan bisa dimainkan bisa enak. Dimainkan dalam artian, Kabupaten punya kewenangan memperpanjang izin. Nanti dilihat bagaimana limbahnya, solusinya apa. Tapi nyatanya izin tidak ada, pengawasan juga nihil. Akhirnya masalah tidak pernah selesai,’’ katanya.

Sejauh ini, DKP Kabupaten Nunukan sudah melakukan terobosan untuk mengantisipasi potensi kisruh di laut. Mereka membentuk asosiasi pembudi daya dan pemukat supaya tidak terjadi gesekan.

Masing-masing wilayah, ditunjuk seorang koordinator untuk memudahkan pendataan dan penyelesaian sengketa.

‘’Tinggal DKP Provinsi lagi gebrakannya seperti apa. Jangan jadikan surat Bupati sebagai acuan. Kalaupun tidak ada surat Bupati, tugas pokok dan fungsi mereka tetap harus dijalankan,’’ tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayi Laki-laki Ditemukan Terbungkus Kardus di Banjarbaru, Diletakkan Bersama Uang dan Susu

Bayi Laki-laki Ditemukan Terbungkus Kardus di Banjarbaru, Diletakkan Bersama Uang dan Susu

Regional
Lompat ke Laut, Penumpang Kapal Rute Surabaya-Banjarmasin Asal Banten Hilang

Lompat ke Laut, Penumpang Kapal Rute Surabaya-Banjarmasin Asal Banten Hilang

Regional
Sepekan Jelang Pernikahan, Kaesang Disebut Jokowi Masih Bekerja di Jakarta

Sepekan Jelang Pernikahan, Kaesang Disebut Jokowi Masih Bekerja di Jakarta

Regional
UPDATE Erupsi Semeru, Status Naik Jadi Awas dan Hujan Abu di Kabupaten Malang

UPDATE Erupsi Semeru, Status Naik Jadi Awas dan Hujan Abu di Kabupaten Malang

Regional
Sebelum Dibunuh, Pelajar SMA Tewas di Gorong-gorong Sempat Diajak Mabuk Pelaku

Sebelum Dibunuh, Pelajar SMA Tewas di Gorong-gorong Sempat Diajak Mabuk Pelaku

Regional
Aipda AW di Kalteng Diduga Tewas Dibunuh, Polisi Temukan Bekas Luka Tembak dan Sayatan

Aipda AW di Kalteng Diduga Tewas Dibunuh, Polisi Temukan Bekas Luka Tembak dan Sayatan

Regional
Jokowi Minta Maaf jika Pernikahan Kaesang-Erina Nantinya Buat Macet

Jokowi Minta Maaf jika Pernikahan Kaesang-Erina Nantinya Buat Macet

Regional
Jokowi Ungkap Alasan Pura Mangkunegaran Jadi Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Ungkap Alasan Pura Mangkunegaran Jadi Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Regional
Gunung Semeru Erupsi, BPBD Tutup Sementara Jalur Penyeberangan di Kali Lanang Curah Kobokan

Gunung Semeru Erupsi, BPBD Tutup Sementara Jalur Penyeberangan di Kali Lanang Curah Kobokan

Regional
Hadiri Rapat Terakhir Persiapan Pernikahan Kaesang-Erina, Jokowi: Sudah 99 Persen

Hadiri Rapat Terakhir Persiapan Pernikahan Kaesang-Erina, Jokowi: Sudah 99 Persen

Regional
Bersihkan Eceng Gondok di Bendungan, Warga Lampung Tewas Tenggelam

Bersihkan Eceng Gondok di Bendungan, Warga Lampung Tewas Tenggelam

Regional
Nadiem Minta Kepala Daerah Segera Angkat Guru Penggerak Jadi Kepala Sekolah

Nadiem Minta Kepala Daerah Segera Angkat Guru Penggerak Jadi Kepala Sekolah

Regional
IRT di Bima Kena Hipnotis, Uang dan Perhiasan Senilai Rp 75 Juta Raib

IRT di Bima Kena Hipnotis, Uang dan Perhiasan Senilai Rp 75 Juta Raib

Regional
DPRD Aceh Utara Buat Aturan Satu Desa Satu Perawat

DPRD Aceh Utara Buat Aturan Satu Desa Satu Perawat

Regional
2 WNA Curi Obat dari Apotik di Bali, Aksinya Terekam CCTV

2 WNA Curi Obat dari Apotik di Bali, Aksinya Terekam CCTV

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.