Polemik PPDB Kaltara, Orangtua Geruduk Dinas Pendidikan hingga Siswa 3 di Wilayah Tak Terjangkau Jalur Zonasi

Operator tersebut telah telah keluar atau resign. Sehingga operator baru yang belum terlalu menyerap semua sistem kendali, yang bisa menjadi penyebab munculnya polemik PPDB di Nunukan.

"Aplikasi ini, kebetulan yang kawal bukan dari pihak kita. Pengembangnya resign, fase PPDB 2022, saya ditugaskan menjadi ketua dengan posisi itu. Akhirnya ada operator, SDM baru, dimana dalam penguasaan IT belum terserap semua,’’jelasnya.

Baca juga: Evaluasi PPDB Jateng, Ganjar Temukan Laporan soal Isu Hacker

Awal simulasi, kata Anugraha, aplikasi tidak ada masalah. Masalah muncul ketika ada pengalihan dari jalur prestasi, afirmasi dan pindahan orangtua, ke zonasi.

Saat itu, ada beberapa database tidak terbaca, sehingga membuyarkan coding-coding yang lain.

‘’Itu sudah dicoba di-recovery kembali, untuk diambil database. Ternyata error dan databse itu menjadi sampah. Jadi masalahnya ada pada sistem aplikasinya, kami akui itu,’’ tegasnya.

Menyoal polemik PPDB Nunukan, Anugraha mengatakan segera melakukan perbaikan dan akan mengusahakan semua pelajar tersebut bisa tertampung.

‘’Kita akan coba menambah kuota afirmasi Nunukan yang tadinya 15 persen menjadi 19 persen. Pada prinsipnya, semua akan terakomodir. Tapi perlu dicatat, prosesnya sedikit makan waktu. Paling cepat setengah bulan, dan paling lambat sebulan,’’ katanya.

Dua Desa dan satu kelurahan tidak terakomodir PPDB

Dari peristiwa protes puluhan orang tua murid ke Kantor Cabang Disdikbud Kaltara di Nunukan, terkuak fakta lain yang butuh perhatian serius.

Jika mengacu aturan zonasi, maka ada banyak wilayah di Nunukan Kota yang tidak akan terakomodir dalam PPDB di Kabupaten Nunukan.

Kepala Kantor Cabang Disdikbud Kaltara, Warsito mengatakan, wilayah-wilayah yang terletak jauh dari SMAN 1 dan SMAN 2 Nunukan, tersebar di Kelurahan Nunukan Barat.

‘’Bahkan dua desa, yaitu Desa Binusan dan Binusan Dalam, sampai kapan pun tidak akan bisa masuk zonasi jika mengacu jarak. Memang masalah ini butuh segera ditindak lanjuti,’’ujar Warsito.

Baca juga: Ganjar Disomasi Warga Solo Terkait Sistem PPDB SMA yang Dinilai Diskriminatif

Menurut Warsito, persoalan ini, sudah seringkali disampaikan dalam sejumlah forum rapat yang dihadiri para stakeholder.

Namun ternyata, perkara ini masih saja belum memiliki solusi, atau belum ada tanggapan jelas dari Pemerintah Provinsi Kaltara. Padahal, setiap tahunnya, kasus ini selalu menjadi masalah dan selalu dipertanyakan masyarakat.

‘’Saya tawarkan usulan untuk meminjam kelas SMP di wilayah itu. karena memang tidak ada sekolah SMA di areal yang saya sebut. Beruntung ada SMK, sehingga anak-anak itu, sekolah di SMK semua,’’katanya.

Terkait masalah ini, Warsito mengaku akan terus berusaha memperjuangkannya, sampai ada solusi bagi warga Nunukan yang tinggal di Kelurahan Nunukan Barat, Desa Binusan dan Desa Binusan Dalam.