Ganjar Disomasi Warga Solo Terkait Sistem PPDB SMA yang Dinilai Diskriminatif

Kompas.com - 04/07/2022, 19:22 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Warga Solo, Jawa Tengah melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Tengah terkait dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA yang dinilai diskriminatif.

Somasi itu dilayangkan warga bernama Bambang Ary Wibowo.

Dalam somasinya itu, Bambang meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan sistem zonasi.

Baca juga: Ganjar Pranowo Kenang Sosok Tjahjo Kumolo Sebagai Senior yang Rendah Hati

Menurut dia setiap menjelang penerimaan siswa baru tingkat dasar dan menengah dari pengamatan tiga tahun terakhir ada 'kegagapan'.

Selain itu juga banyak pelanggaran 'hak asasi' peserta didik yang dilindungi undang-undang.

"Surat teguran (somasi) ini sengaja dibuat dengan memperhatikan sejak tahun 2019 terkait penerimaan siswa baru di satuan pendidikan tingkat menengah atas atau SMA/SMK di Solo tahun 2022. Sengaja dipilih satuan pendidikan SMA, khususnya penerimaan di SMA negeri di Solo karena dari hasil pengamatan akan menimbulkan banyak pelanggaran "hak asasi" peserta didik yang dilindungi undang-undang," katanya dikonfirmasi Kompas.com,  Minggu (3/7/2022).

Adapun undang-undang yang dilanggar, kata dia di antaranya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 9 ayat (1) UUPA menegaskan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Kemudian terhadap diskriminasi diatur dengan tegas dalam UUPA pasal 76A huruf a di mana "Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminasi yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya".

Sedangkan yang dimaksud hak anak diatur dengan jelas pada pasal 1 nomor 12 UUPA dimana "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah".

"Dasar teguran kami jelas dipayungi hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana anak-anak di Solo khususnya yang tinggal/domisili di Kecamatan Pasar Kliwon dan Laweyan sejak tahun 2019, sesuai data yang saya miliki, menjadi korban dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Penggunaan istilah anak-anak karena lulusan SMP masih berusia di bawah 18 tahun serta masuk dalam lingkup UUPA," terang dia.

Baca juga: Ganjar Doakan Jokowi yang Tengah Berkunjung ke Ukraina-Rusia: Mudah-mudahan Dapat Solusi

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Peduli Hujan, Warga Kota Kupang Tetap Antre Beli Minyak Tanah

Tak Peduli Hujan, Warga Kota Kupang Tetap Antre Beli Minyak Tanah

Regional
Kondisi Kesehatan Gubernur Papua Disebut Memburuk, Ajukan Izin ke KPK untuk Berobat ke Singapura

Kondisi Kesehatan Gubernur Papua Disebut Memburuk, Ajukan Izin ke KPK untuk Berobat ke Singapura

Regional
Truk BBM Masuk Jurang di Tanjakan Silaiang Padang Panjang, Kernet Melompat, Sopir Luka-luka

Truk BBM Masuk Jurang di Tanjakan Silaiang Padang Panjang, Kernet Melompat, Sopir Luka-luka

Regional
Berlaku 1 Januari 2023, UMP Kalsel Naik 8,38 Persen, Kini Rp 3,1 Juta

Berlaku 1 Januari 2023, UMP Kalsel Naik 8,38 Persen, Kini Rp 3,1 Juta

Regional
Pengacara Brigadir J Somasi Oknum Kejaksaan Tinggi Jateng, Ini Penyebabnya

Pengacara Brigadir J Somasi Oknum Kejaksaan Tinggi Jateng, Ini Penyebabnya

Regional
Viral Cuitan Gibran Soal Tambang Pasir Ilegal di Klaten: Bekingannya Ngeri

Viral Cuitan Gibran Soal Tambang Pasir Ilegal di Klaten: Bekingannya Ngeri

Regional
Marak Tambang Emas Ilegal di Luwu Utara, Diduga Dibekingi Orang Penting

Marak Tambang Emas Ilegal di Luwu Utara, Diduga Dibekingi Orang Penting

Regional
Jual Narkoba, Bripka S Dipecat Tidak Hormat di Aceh

Jual Narkoba, Bripka S Dipecat Tidak Hormat di Aceh

Regional
Curhatan Suparwi Saat Datangi Kantor Ganjar, Dipaksa Tanda Tangan dan Serahkan Tanah untuk Tol Semarang-Demak

Curhatan Suparwi Saat Datangi Kantor Ganjar, Dipaksa Tanda Tangan dan Serahkan Tanah untuk Tol Semarang-Demak

Regional
Nikita Mirzani Singgung Permohonan Menjadi Tahanan Kota ke Hakim

Nikita Mirzani Singgung Permohonan Menjadi Tahanan Kota ke Hakim

Regional
2 Pekerja Terjebak Banjir di Bawah Jembatan Oenak NTT, Polisi: Mereka Berhasil Diselamatkan

2 Pekerja Terjebak Banjir di Bawah Jembatan Oenak NTT, Polisi: Mereka Berhasil Diselamatkan

Regional
Ini Besaran UMP NTB 2023, Naik Rp 164.195

Ini Besaran UMP NTB 2023, Naik Rp 164.195

Regional
Gempa M 4,4 Guncang Sumba Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 4,4 Guncang Sumba Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Rayakan Ulang Tahun Papua Merdeka di Terminal Pasar Wosi, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

Rayakan Ulang Tahun Papua Merdeka di Terminal Pasar Wosi, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

Regional
Masyarakat Desa Disebut Lebih Koruptif daripada Kota, 686 Perangkat Jadi Tersangka Korupsi

Masyarakat Desa Disebut Lebih Koruptif daripada Kota, 686 Perangkat Jadi Tersangka Korupsi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.