KPK Ajukan Banding Vonis 6 Tahun Penjara Dodi Reza Alex Noerdin

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, Bainal Hakim, membenarkan bahwa memori banding itu telah dikirimkan KPK.

Menurut Bainal, banding itu tak hanya dilayangkan KPK.

Pengacara ketiga terdakwa juga mengajukan hal yang sama atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

“Pagi tadi JPU KPK sudah resmi mengajukan banding. Dari ketiga terdakwa juga demikian, semua berkasnya sudah kami terima,” jelas Bainal.

Baca juga: Kasus Fee Proyek, Eks Bupati Muba Dodi Reza Alex Dituntut 10 Tahun 7 Bulan Penjara

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis enam tahun penjara untuk mantan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.

Dodi dianggap terbukti menerima suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muba, Sumatera Selatan.

Ketua Majelis Hakim Yose Rizal mengatakan, putra Alex Noerdin tersebut telah terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa bersalah dengan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa," kata Yose saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (5/7/2022).

Hakim juga menjatuhkan denda kepada Dodi sebesar Rp 250 juta dan subsidair lima bulan.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar. Jika tidak dibayar harta bendanya akan disita. Bila tidak cukup akan diganti 1 tahun penjara," ujarnya.

Baca juga: Dicecar soal Temuan Rp 1,5 M Saat OTT KPK, Istri Dodi Reza Alex Noerdin: Kami Merasa Dijebak dan Difitnah

Namun, hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta hak politik Dodi dicabut.

Sedangkan, Kabid SDA Dinas PUPR Muba Eddy Umari juga divonis penjara selama empat tahun enam bulan karena ikut menikmati aliran dana fee proyek.

Ia juga dikenakan denda Rp 200 juta subsidair empat bulan.

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori divonis empat tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta.