Insiden Kantor Perkebunan Sawit di Padang Lawas Utara Dibakar Massa, Ini Tanggapan Apkasindo

KOMPAS.com - Aksi penangkapan terduga pelaku pencurian kelapa sawit di Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, berujung kematian seorang warga.

Seorang warga tewas setelah terkena timah panas aparat kepolisian yang saat itu hendak melakukan penangkapan.

Baca juga: Polisi di Tapsel Tembak Mati Terduga Pencuri Kelapa Sawit Berujung Kerusuhan, Ini Kronologinya

"Mereka sempat mengancam petugas dengan senjata tajam, dan personel kita ikut membantu dengan memberikan tembakan peringatan. Namun pelaku semakin beringas dan menyerang petugas, lalu dilakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku pencurian," kata Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradhana Elhaj, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Terduga Pencuri Sawit Tewas Ditembak, Kantor Perkebunan Dibakar Massa

Insiden itu ternyata memicu kemarahan massa dan akhirnya melakukan pembakaran Kantor PT Tapian Nadenggan di Kecamatan Halongonan Timur.

Tanggapan Apkasindo

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Dr. Gulat ME Manurung, MP., CIMA, CAPO, prihatin dengan insiden itu.

Dirinya berpendapat, insiden kerusuhan di Paluta tak bisa dilepaskan dari kondisi bisnis kelapa sawit yang semakin memburuk dalam tiga bulan terakhir ini.  

Kondisi ini, katanya, sudah memengaruhi tak hanya kondisi perekonomian masyarakat, tetapi sudah merembet ke dimensi ranah keamanan dan ketertiban. 

Baca juga: Keluh Kesah Petani Kelapa Sawit di Sumut Saat Harga TBS Anjlok ke Rp 800 Per Kg

"Kondisi petani sawit saat ini sedang sulit karena harga TBS yang anjlok pasca-pelarangan ekspor tiga bulan lalu. Namun hal itu bukan menjadi alasan bagi para petani untuk bertindak melanggar hukum," katanya kepada Kompas.com, Kamis (7/7/2022).

Sementara itu, Gulat berharap para petani kelapa sawit juga tetap menghormati tugas aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana kriminalitas.

"Harapan kami, aparat kepolisian juga mengedepankan pendekatan humanis sebelum melakukan tindakan tegas terukur sesuai prosedur hukum yang berlaku," pungkasnya.